Jayapura, – Wakil Ketua I DPR Papua yang membidangi Tapal Batas, Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Tan Wie Long mengatakan, kesepakatan tiga bupati dalam penyelesaian wilayah tapal batas baru-baru ini, patut diacungi jempol serta memberikan rasa penghormatan yang tinggi kepada tiga bupati itu yakni, Bupati Puncak, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Paniai.
“Kesepakatan tapal batas wilayah yang dilakukan tiga bupati ini, kami sangat apresiasi dan patut diajungi jempol serta rasa penghormatan yang tinggi kepada tiga bupati itu,” kata Tan Wie Long, Senin (9/9/19).
Apalagi lanjut Along, sapaan akrab Politisi Partai Golkar itu, kesepakatan soal tapal batas wilayah antar kabupaten itu memang sangat diharapkan bagi semua pihak dan masyarakat serta pemerintah daerah provinsi.
Bahkan tandas Tan Wie Long, masalah tapal batas wilayah antara pemerintah satu dengan yang lain itu, sangat penting dilakukan untuk bisa menjadi sebuah patokan sebuah data base, dan kebutuhan tata ruang RTRW secara provinsi maupun nasional.
Untuk itu, pihaknya berharap ini menjadi contoh keberhasilan kesepakatan dari ketiga bupati yang sudah melakukan kesepakatan bersama yang berkaitan dengan tapal batas itu, supaya menular atau ditiru oleh bupati-bupati lain di seluruh Provinsi Papua.
“Masalah tapal batas ini, sebenarnya terjadi sejak pemekaran kabupaten yakni tahun 2002 lalu. Jadi, persoalan tapal batas ini, sangat berkepanjangan dalam proses penyelesaian karena tarik menarik tentang wilayah, apalagi menyangkut tapal batas wilayah adat, kan sangat rumit,” ungkapnya.
Sehingga kata Along, memang perlu fokus pengakuan terlebih dahulu antara bupati dengan bupati di dalam kesepakatan perjanjian penyelesaian tapal batas.
“Termasuk, dalam kesepakatan tapal batas itu. Jadi jika ada permasalahan, supaya bisa sama-sama duduk dibicarakan,” ucapnya.
Untuk itu kata Along, pihaknya dalam hal ini Komisi I DPR Papua meminta contoh yang positif yang dilakukan ketiga bupati itu, supaya dapat diikuti bupati-bupati lain yang ada di Tanah Papua.
Legislator Papua ini menambahkan, terkait pekerjaan rumah masalah tapal batas yang sudah cukup lama itu, menjadi sebuah catatan yang positif dan memudahkan Pemprov Papua untuk mendata dan memproses hal-hal berkaitan dengan kebutuhan di daerah.
“Terkait persoalan tapal batas ini, ya jujur saja karena ini membidangi mitra kerja kami di Komisi I DPR Papua, dan memang bagi kami sendiri masalah tapal batas ini terlalu rumit. Namun persoalan rumit ini, pasti bisa diselesaikan ketika ada kemauan dari kepala-kepala daerah untuk melakukan kesepakatan tapal batas ini,” pungkasnya. ( TIARA)pasificpos
