“Dalam Sidang, Komisi II Ulas Sejumlah Idikator Kesejahteraan”
Jayapura, – Laporan pendapat Komisi II DPR Papua terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tetang APBD Tahun 2019 dan Raperdasus Non APBD, dalam sidang paripurna ke VIII, Komisi II mengulas beberapa indicator kesejahteraan yang oleh pemerintah daerah turut dijadikan acuan dalam menyusun R-APBD 2019.
Beberapa indikator yang diulas itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II, Herlin Beatrix M. Monim saat menyampaikan laporan komisinya di ruang sidang DPR Papua, Kamis (17/1/19), malam.
Dikatakan, dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Komisi II DPR Papua mengapresiasi usaha dan kerja keras Pemerintah Daerah yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil menjaga trend positif peningkatan IPM di Provinsi Papua.
“Kami mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua pada tahun 2016 masih berada di angka 58,05. Tapi di tahun berikutnya, angka ini kembali meningkat di tahun 2017 dengan mencapai angka indeks 59,09,” kata Herlin Beatrik Monim saat membacakan laporan pendapat Komisi II DPR Papua, dalam sidang, Kamis (17/1/19).
