Jayapura, dpr-papua.go.id – Dalam rangka membahas materi atau rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 maka Komisi II DPRP melakukan rapat kerja (Raker) bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rumpun Ekonomi di Hotel Fox, Kota Jayapura, Kamis, (16/11/2023).
Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, MH mengatakan bahwa rapat kerja Komisi II bersama mitra OPD rumpun ekonomi ini untuk membahas rencana kerja mereka yang tertuang dalam rancangan KUA–PPAS,“Dalam pembahasan ini, sudah ada 8 dinas rumpun ekonomi, dimana nomenklatur dari dinas ini sudah berbeda dari sebelumnya, seperti Dinas Perindagkop UKM dan Naker, sekarang menjadi dua dinas yakni Dinas Perindag dan Dinas Naker Koperasi dan UKM. Kita bersyukur setiap renja yang dibuat dinas ini, kita harap RKA–nya sesuai dengan hasil yang ada di KUA–PPAS. Artinya, harapan kita apa yang ditetapkan itu, bisa terakomodir dalam buku APBD 2024,” Tegas Nikijuluw kepada Humas DPRP usai memimpin rapat kerja Komisi II DPRP di Hotel Fox Jayapura, Kamis, (16/11/2023)
Dikatakan Nikijuluw bahwa jika merujuk pada materi rancangan KUA–PPAS APBD TA.2024 ini, terlihat ada penambahan anggaran pada sejumlah OPD rumpun ekonomi ini secara signifikan yang diberikan Pemprov Papua, misalnya pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ada penambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 40 miliar Misalnya di dinas Kehutanan dan lingkungan hidup, dalam KUAPPAS penambahannya sesuai pagu anggaran 2024 Rp 60 miliar sekian, namun setelah pertemuan dengan dinas Kehutanan dan lingkungan hidup sesuai pagu anggaranya ada penambahan sampai Rp 60 miliar, namun setelah pertemuan itu, ternyata ada penambahan anggaran mencapai Rp 84 miliar, “Nah, kami bersyuur dalam penambahan anggaran ini disampaikan bahwa mereka ini kita lihat dari kinerja bagaimana penyerapan anggarannya dan gebrakan dalam peningkatan ekonomi dan PAD bagi Pemprov Papua. Sebab, kita merasa bahwa memang OPD rumpun ekonomi ini harus disiapkan pagu anggaran yang lebih atau terus ditambah, karena ke depannya bisa menghasilkan PAD bagi Pemprov Papua,” Bebernya
Apalagi, kata Politisi PDI Perjuangan ini, OPD rumpun ekonomi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan adanya penambahan anggaran bagi mereka, tentu diharapkan dapat meningkatkan PAD seperti Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan program ekowisata yang bisa memberikan kontribusi atau memberikan dampak ekonomi masyarakat seperti Kali Biru yang direnovasi sehingga masyarakat lokal bisa jualan dalam peningkatan ekonomi dan diharapkan ke depan bisa memberikan kontribusi peningkatan PAD bagi pemerintah daerah. Yang jelas, setiap rapat dengan TAPD, pihaknya meminta agar OPD yang penyerapannya tinggi, banyak terobosan dan memberikan dampak perekonomian serta memberikan PAD sehingga bisa ditambah anggarannya. Hanya saja, menurut Nikijuluw berharap agar ada tambahan anggaran bagi Dinas Keluatan dan Perikanan lantaran ada agenda besar yakni Sail Teluk Cenderawasih, terutama dalam mendukung peningkatan ekspor ikan laut dari Biak ke Narita, Jepang, “Nah, memang ini perlu didukung tambahan anggaran seperti untuk pengadaan cold storage bagi daerah atau kabupaten penyangga dalam menjaga kontinuitas ketersediaan ikan untuk diekspor tersebut,” Tutupnya (AW/ Tim Sub Bagian Humas, Data, TI & Perpustakaan)
