Jayapura – Guna membahas KUA-PPAS yang nantinya dituangkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 maka Komisi II DPR Papua melakukan Rapat Kerja bersama Mitra OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bidang ekonomi, terhitung tanggal 19-20 November 2020.
Ketua Komisi II DPRP Mega MF Nikijuluw, SH meminta kepada Pemprov Papua untuk meningkatkan anggaran bagi pelaksanaan program – program pembangunan bidang ekonomi yang dikelola oleh OPD Teknis bidang Ekonomi sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun anggaran 2021, “Kita lagi membahas KUA – PPAS untuk APBD tahun 2021 khususnya OPD bidang ekonomi, setelah kami bahas dari dinas ke dinas rumpun ekonomi ini, ternyata mereka mendapatkan alokasi dana selalu yang kecil-kecil, untuk itu kami Komisi II minta kepada Pemprov Papua untuk meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi,” Tegas Nikijuluw kepada Humas DPRP, usai memimpin Rapat Kerja Komisi II DPRP,di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Jumat, (20/11/2020)
Dikatakan Nikijuluw bahwa dirinya mengaku heran dengan alokasi anggaran yang diberikan untuk OPD rumpun ekonomi di Pemprov Papua. Padahal, mereka bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat Papua,“Kenapa rumpun ekonomi yang urus perut masyarakat Papua ini kok dikasih anggaran yang kecil-kecil? Kenapa tidak dikasih yang besar. Macam tidak ada niat baik dari pemerintah untuk bisa menaikan anggaran OPD rumpun ekonomi yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil,” Ujarnya
Apalagi, lanjut Politis PDIP ini, ekonomi rakyat di Papua khususnya, saat ini tengah terpuruk akibat pandemic virus Corona atau Covid-19, sehingga banyak orang yang di PHK, kesulitan mencari pekerjaan, namun justru OPD yang mengurus ekonomi masyarakat tidak ada sama sekali dikasih dana atau anggaran yang layak, “Ya, memang anggaran untuk OPD Pemprov Papua yang rumpun ekonomi sangat minim sekali jika kita lihat. Kenapa begitu? Lebih baik tidak usah sudah, untuk Komisi II urus rumpun ekonomi, karena kita juga berjuang, kalau dananya minim terus buat apa? Masyarakat mau makan apa? Padahal kita mau perbaiki ekonomi rakyat Papua, jika dinas terkait dikasih dana sangat minim,” Bebernya
Lebih jauh dikatakan Nikijuluw bahwa dalam rangka mendorong pemajuaan kebangkitak ekonomi kerakyatan di Papua, Pemprov Papua telah mengatur dalam Perdasus Nomor 8 Tahun 2008 tentang Ekonomi Kerakyatan, ada instruksi presiden, sehingga jangan OPD bidang ekonomi diberikan anggaran kecil terus, tentu tidak bisa berbuat banyak, padahal rakyat lagi susah, “Regulasi jelas, Tapi kenapa tidak bisa anggaran OPD rumpun ekonomi dikasih naik? Jangan hanya diperhatikan infrastruktur saja. Tapi, kita lihat pandemic Covid-19 belum berakhir, cobalah pemerintah lihat ini,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Mega Nikijuluw Komisi II DPRP berharap kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua untuk melihat kembali agar dana dibidang perekonomian diberi porsi yang besar,“Ya, setidaknya naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jangan seperti ini. Untuk apa kita adakan pertemuan dan pembahasan dengan mitra kita, tapi nilainya seperti itu terus,” Pintanya.
Disinggung soal persiapan menghadapi PON XX Tahun 2021 dimana salah satu kriteria sukses PON XX, Sukses Ekonomi, Ketua Komisi II sedikit pesimis karena alokasi anggaran bidang ekonomi sangat minim, “pembangunan infrastruktur PON XX sudah selesai, mestinya harus memprioritaskan ekonomi rakyat menghadapi event nasional itu.Orang bilang sukses PON juga harus sukses ekonomi. Kita berharap seperti itu, tapi dana ekonomi sangat minim sekali. Jangan-jangan souvenir PON didatangkan dari luar. Jangan sampai 80 persen souvenir didatangkan dari luar Papua, hanya labelnya Papua, tapi produksinya di luar Papua, itu yang kami inginkan. Kami inginkan 80 persen produksi di Papua, sisanya dari luar Papua, karena kami ingin masyarakat Papua merasakan dampak PON XX,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
