Jayapura – Komisi IV DPR Papua sangat kesal dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua. Pasalnya, sejumlah pekerjaan sarana penunjang di sejumlah venue PON mengalami keterlambatan. Padahal, pelaksanaan PON tinggal 80 hari lagi. Kekesalan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim bersama Anggota Komisi IV DPR Papua, Apeniel Sani, Herman Yogobi, Alfred F Anouw, Timotius Wakur, Yotam Bilasi dan Arnold Walio, usai meninjau sejumlah kegiatan sarana pendukung venue PON di Sentani dan Jayapura, Kamis, (15/07/ 2021).
Dikatakan Politisi Partai Nasdem Papua ini bahwa mestinya pekerjaan pembangunan sarana prasarana penunjang di Venue PON XX seperti pagar pengaman, jalan, penataan kawasan venue, listrik, air hingga drainase ini, rata-rata baru dikerjakan,“Kami Komisi IV DPR Papua sangat menyesalkan progress pembangunan dari pekerjaan ini, karena anggarannya sudah ditetapkan dan dialokasikan dari tahun 2020, namun informasi dari Dinas PUPR beberapa pekerjaan salah satunya di GOR STT GIDI Sentani dan STT IS Kaijne Abepura ini, baru ditenderkan dan baru dikerjakan Juni – Juli 2021,” Ungkap Monim kepada Humas DPRP disela – sela kunjungan kerja Komisi IV DPRP dalam rangka Pengawasan Pembangunan Infrastruktur, Kamis, (15/07/2021)
Lebih jauh dikatakan Monim bahwa keterlambatan ini ada pada Dinas Teknis, sebab dananya sudah tersedia, namun proses lelang atau tender terlambat dilakukan sehingga Komisi IV DPRP akan megundang Dinas PUPR untuk menjelaskan alasan keterlambatan proses lelang atau tender, “Kenapa sampai terlambat? Karena dananya sudah dianggarkan tahun 2020 dan dianggarkan sebagai pekerjaan multiyears. Itu berarti dengan harapan ketika pekerjaan itu sudah dilelang dan ada pemenangnya, berarti di tahun 2021 seharusnya pada bulan Juli dan Agustus sudah selesai, sehingga ketika para tamu dan duta-duta olahraga yang datang ke Tanah Papua ini mereka akan tinggal dengan nyaman dan mempersiapkan diri untuk bertanding, tidak lagi diganggu dengan pekerjaan-pekerjaan ini dan tentu saja dapat menganggu konsentrasi para atlet dan nama baik Pemprov Papua seolah-olah belum siap, karena pekerjaan kecil – kecil ini belum selesai.“Ungkapnya
Dengan melihat langsung progres pembangunan sarana prasarana Venue PON XX yang belum tuntas ini, menurut Herlin Beatrix Monim hal ini akan menjadi stressing bagi Komisi IV DPRP, meski kontraknya sampai bulan Oktober 2021, apalagi pihaknya mendapatkan informasi bahwa 2 Oktober baru selesai jangka waktu kerjanya. Dirinya berharap hal itu tidak terjadi, apalagi tamu dan duta olahraga dari berbagai provinsi di Indonesia akan datang bulan September 2021. Informasinya September, menurut Ketua Harian PB PON, itu sudah ada kontingen pertama yang tiba, 23 September,“Kita harap ini tidak terjadi, sehingga Papua sudah benar-benar siap, tapi pekerjaan yang kecil-kecil ini tentu akan menganggu kita. Makanya kita terus menggenjot agar pekerjaan ini segera selesai. Dinas harus memberi perhatian terutama kepada pengusaha yang mengerjakan ini juga harus membantu pemerintah,” katanya.“Kenapa? Karena kita turun di Venue Menembak, di sana pekerjaan yang besar Rp 14 miliar, tapi pekerjanya hanya terlihat 10 – 15 orang. Sementara banyak sekali yang belum terselesaikan,”Bebernya
Politisi Partai Nasdem ini berharap pengusaha harus membantu, bukan sekedar bekerja saja, tapi harus membantu pemerintah menyelesaikan fasilitas penunjang tersebut. Apalagi, materialnya tidak jauh,“Uangnya ada, tapi terlambat. Terlambatnya ini kita akan cari tahu dan mencari solusinya,” tandasnya. Ditanya apakah ada indikasi kesengajaan, Herlin Beatrix Monim memastikan tidak ada. Namun demikian, untuk memastikan hal itu, pihaknya akan memanggil Dinas PUPR untuk mendapatkan penjelasan.Ditanya apakah karena faktor Covid-19 sehingga terlambat? Beatrix Monim menambahkan, jika alasan karena situasi Covid-19 tidak bisa, sebab khusus pekerjaan seperti ini diijinkan oleh pemerintah, karena akan digunakan sebagai ivent nasional sehingga diijinkan bekerja. Bukan mengumpulkan massa.“Jadi, alasan Covid-19 bukan menjadi alasan yang bisa digunakan untuk pekerjaan ini terlambat,” Pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
