Jayapura, dpr-papua.go.id – Rapat Kerja Komisi IV DPRP bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua dalam rangka membahas Realisasi Anggaran dan Fisik Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021, Pengelolaan Aset PON XX 2021 Milik Pemprov Papua pasca PON XX dan Peparnas XVI 2021serta Jadwal Pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD Tahun 2020/2021 yang dilaksanakan pada Senin, (15/11/2021) akhirnya dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR Girius One Yoman setelah tiga kali tidak pernah hadir memenuhi undangan Rapat Kerja Komisi IV DPRP.
Dalam Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRP Herlin B Monim, SE serta dihadiri Anggota Komisi IV DPRP diantaranya; Mathea Mamoyou, Herman Yogobi, Timotius Wakur, Alfred Anouw, Apiniel Sani, Arnold Walilo, S.Pd., M.Si dan Jansen Monim,ST., MM ini terungkap jika serapan anggaran Dinas PUPR Provinsi Papua Tahun 2021 baru mencapai 48, 53 persen,” Tadi kami bicara soal penyerapan anggaran tahun 2021 dan sudah dijelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2021 sudah mencapai 48,53 persen dari Rp 1,894 triliun yang dikelola dan sampai hari ini baru terserap Rp 900 miliar lebih, itu berarti kami sedikit pesimis karena masih tersisa Rp 1 triliun lebih,” Tegas Monim kepada Humas DPRP di Hotel Horizon Jayapura.
Dengan melihat persentase daya serap anggaran Dinas PUPR ini Komisi IV DPR Papua mengaku pesimis lantaran dari awal Kepala Dinas PUPR menyampaikan pasti menyisakan SiLPA yang besar, “Tentu ini membuat kami miris sekali, karena mencatat beberapa tahun berturut-turut menyisakan SiLPA yang cukup besar. SiLPA pada tahun 2019 mencapai Rp 800 miliar, 2020 mencapai Rp 150 miliar dan di tahun ini jika lebih lagi, berarti berapa banyak kerugian yang dialami, karena rakyat yang merasakan harusnya mendapat manfaat, tapi tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan,”Paparnya
Dikatakan Monim, Komisi IV DPR Papua terus mendorong mitra OPD untuk menggenjot penyerapan anggaran, apalagi sudah ada di penghujung tahun anggaran 2021. Untuk itulah, kata Politisi Nasdem Papua ini, seharusnya Mitra OPD harus duduk bersama untuk mencari solusi, namun tidak mendapatkan solusi dan memberikan jalan keluar karena berkali – kali mengundang Dinas PUPR, namun kepala dinas tidak hadir, “Kami terus mendorong dan mengundang datang untuk berbicara, karena itu fungsi kemitraan kita. Ketika mereka menamyampaikan masalah, kita akan duduk mencari solusi menyelesaikan, misalnya adanya keterlambatan pelelangan, ya tentu kita harus duduk dengan ULP, jika keterlambatan pembayaran tentu kita bisa duduk bersama dengan BPKAD dan Bappeda, meski bukan mitra kami tetapi kami bisa mengundang dalam tugas pengawasan dalam penyerapan anggaran,” ucapnya
Ditambahkan Ketua Komisi IV DPR Papua bahwa dirinya berharap pihak ketiga melakukan penagihan agar meningkatkan penyerapan anggaran hingga bisa naik 60 – 70 persen dan tidak menyisakan anggaran yang besar di tahun 2021, “Tentu kami sangat merasa dirugikan, karena kami juga wakil rakyat tentu rakyat sangat dirugikan jika ada SiLPA yang besar. Kami mendorong itu dan kami juga tegas sampaikan jika ada permasalahan multiyear ada kendala dan tidak bisa diselesaikan, padahal fungsi multiyear itu adalah bagaimana menyelesaikan kegiatan tanpa terhalang oleh waktu,”Tutup.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, Girius One Yoman mengungkapkan jika serapan anggaran di Dinas PUPR hingga memasuki triwulan IV tahun 2021 ini baru mencapai 48,53 persen, “Ya, serapan anggaran baru mencapai 48,53 persen,”Ujarnya
Dijelaskan Yoman bahwa serapan anggaran belum maksimal, lantaran tagihan pembayaran hutang pihak ketiga masih menumpuk alias belum dibayarkan, sehingga dalam 1 bulan ke depan akan selesai tertagih 100 persen semua, “Jadi, tinggal bayar saja, karena pembangunan fisik sudah selesai, termasuk pembangunan sejumlah sarana penunjang pada venue PON sudah selesai. Jika pekerjaan di PON tidak selesai, pasti ada masalah. Tapi semua venue PON sudah selesai, tinggal hanya tagihan,”Bebernya
Ditambahkan Yoman bahwa serapan anggaran Dinas PUPR bisa naik mencapai 80 persen hingga akhir tahun 2021 jika tagihan itu sudah terbayarkan semua.sehingga dapat dipastikan Dinas PUPR tidak akan meninggalkan SiLPA yang besar pada tahun 2021, “SiLPA itu pasti ada, tapi kami mau bisa ditekan tidak sampai 500 miliar keatas. Ya, setidaknya bisa ditekan jadi 100 miliar, karena pekerjaan di Papua itu, pasti ada kendalanya setiap tahunnya pasti ada SiLPA,”Pungkasnya.(AW/Tim Humas DPRP)
