Jayapura – Menanggapi adanya aksi palang sekolah dalam beberapa bulan terakhir dibeberapa tempat yang berbeda belakangan ini mendapat perhatian serius Komisi V DPRP. Sekretaris Komisi V DPRP Natan Pahabol,S.Pd menyatakan rasa keprihatinan dengan adanya aksi palang sekolah yang dilakukan oleh para pemilik hak ulayat tanah sekolah,”Ya prihtin juga karena dijaman sekarang masih saja ada orang yang berfikir pendek mengorbankan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan jalan palang sekolah ” Tegas Pahabol kepada Humas DPRP,Kamis (25/07/2019)
Dikatakan Pahabol bahwa budaya palang memalang harus dihentikan sebab hanya di Papua saja ada kebiasaan malang memalang. “Saya tak menemukan di belahan dunia lain. Hanya di Papua dan ini seperti menjadi budaya. Kalau mau memalang silahkan tapi jangan sekali-kali dilakukan untuk sekolah atau rumah sakit,” tegasnya. Lebi jauh dikatakan Pahabol, bila ondoafi memalang karena belum dibayar itu bukan solusi, jangan memalang dijadikan moment untuk mencari sesuatu apalagi bila itu sudah dibayarkan, “Cara yang bijak adalah datang ke DPR dan sampaikan aspirasi atau masalah seperti apa. Bila tak menemukan titik temu laporkan ke Polisi, bukan dengan memalang. Itu bukan solusi menyelamatkan, itu justru menghancurkan,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRP Orgenes Kaway,S.Th bahwa persoalan palang sekolah karena persoalan pembayaran ganti rugi tanah atau hal lain yang belum dituntaskan sebaiknya diselesaikan dengan dialog antara dua belah pihak bukan dengan aksi pemalangan,“Kalau saya melihat ini kembali kepada pribadi orang itu. Jika ia ingin menyelamatkan generasi ke depan maka ia tak boleh mengorbankan sektor pendidikan sebab sistem pendidikan saat ini berbeda dengan yang dulu-dulu, kasihan bila kita mengorbankan mereka hanya kepentingan sesaat,” kata Orgenes. Menurut pria yang juga menjabat sebagai ondoafi ini bila ada yang mau dituntut maka aspirasi itu baiknya disampaikan ke pemerintah daerah, DPRD dan juga polisi untuk mencari solusi penyelesaian, jangan lakukan pemalangan, “Bicara dengan pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, DPRD atau Polisi tapi jangan palang sekolahnya sebab kita sering bicara pendidikan yang belum maksimal, kesehatan tapi kita juga yang merusak,” Sarannya (Anderson/Tim Humas DPRP)
