Jayapura – Anggota Komisi I DPRP Laurenzus Kadepa menilai jika adanya ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah adalah masalah utama Papua.
Apalagi, kata Kadepa, selama ini, ada desakan dari Papua minta untuk menghentikan dan mengadili pelaku penembakan terhadap warga sipil, hentikan pemenjaraan dan buka ruang demokrasi, selesaikan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) masa lalu.
Selain itu, ujar Laurenzus Kadepa, juga ada permintaan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa, pers, aktivis dan tokoh agama bahkan ada juga hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa ada empat masalah utama penyebab konflik Papua yang harus diselesaikan, “Hal ini mungkin masalah ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, jika selama ini pemerintah serius tanggapi semua masukan dari daerah dan selesaikan secara bertahap, ya satu persatu, saya pikir aspirasi tuntutan yang mengancam kedaulatan negara bisa kita atasi dan berkurang. Intinya meng-Indonesia-kan orang Papua tidak harus dengan maunya pemerintah pusat saja,” Tegas Kadepa kepada sumber Humas DPRP, Selasa,(04/08/2020)
Dikatakan Kadepa, hal lain adalah Papua punya sejarah masa lalu yang panjang dan dalam penangannya, tentu saja jangan disamakan dengan daerah lain,“Ini menjadi alasan kenapa selama ini kita bicara keras terus memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah Papua dilihat baik,” Bebernya
Ditambahkan Kadepa, pandangan pemerintah pusat bahwa di Papua adalah masalah uang dan infrastruktur saja. Namun, sekarang ini justru terlihat pro dan kontra antara kegagalan dan keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2001 – 2021 menguat,“Di kalangan rakyat Papua mengatakan Otsus gagal dan minta digelar refrendum, meminta dialog dengan ULMWP, TPNPB, KNPB, ada juga perundingan dan tuntutan lainya. Sedangkan, bagi negara atau pemerintah, Otsus adalah solusi dan harus dilanjutkan demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
