JAYAPURA – Ribuan masyarakat Papua yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua dan ASN Pemprov Papua berunjuk rasa menyatakan sikap menolak intimidasi terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh KPK menyusul insiden yang terjadi di hotel Borobudur, Minggu (3/2/2019).
Massa memadati halaman kantor Gubernur Papua, Rabu (13/2/2019) sambil membawa spanduk menyatakan dukungan terhadap Gubernur Lukas Enembe dan jajaran SKPD pemprov Papua yang dinilai punya hati tulus untuk membangun Papua. Namun kemudian dikriminalisasi oleh KPK dengan skenario korupsi.
Koordinator Massa, Benyamin Gurik dalam orasinya menyatakan, ada skenario besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui KPK untuk menjatuhkan Gubernur Papua melalui sejumlah isu korupsi.
“Skenario intimidasi sudah terjadi dari periode kepemimpinan Gubernur yang lalu. Berbagai cara dilakukan oleh mereka( pemerintah pusat) untuk menjatuhkan gubernur. Dikaitkan dengan itu tentunya kami rakyat Papua marah, karena baru Gubernur Papua Lukas Enembe yang punya hati tulus dan komitmen tinggi untuk membangun Papua,”seru Benyamin yang disambut riuh tepuk tangan massa.
Dikatakan, hanya di jaman Lukas Enembe orang tidak bisa lagi sewenang wenang menggunakan anggaran, semuanya sesuai aturan bahkan karena itu di jaman Lukas Papua bisa meraih WTP dari BPK atas laporan penggunaan anggaran.
“Hanya beliau, 10 persen saham Freeport bisa kita dapatkan. Intinya, dengan kepemimpinan beliau banyak orang di pusat yang tidak bisa lagi mencuri di Papua. Makanya mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan Lukas Enembe,”bebernya.
Penanggung Jawab Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua, Alberto Gonzalves Wanimbo dihadapan seribuan rakyat Papua dalam aksi unjuk rasa menolak intimidasi KPK terhadap Gubernur Papua.
“Rakyat Papua akan meminta denda Rp 10 trilyun, karena ini sudah melakukan pembunuhan karakter terhadap gubernur Lukas Enembe. Ini budaya kita orang Papua harus bayar adat,” tegas Alberto.
Alberto juga menegaskan setelah aksi pernyataan dukungan terhadap Gubernur Lukas, pihaknya akan mendorong DPR Papua untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Peradilan Rakyat. Dimana pansus bisa mendorong ini ke Jakarta. “Ini supaya Jakarta tau…..
