Sentani – Guna melihat dan mengetahui sejauhmana kesiapan pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai salah satu klaster penyelenggara PON XX 2020 maka Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua melakukan kunjungan dan tatap muka dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada Selasa, (3/03/2020).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Rapat Bupati Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, itu dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dan dihadiri sejumlah OPD teknis, baik itu dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertahanan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua serta Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim,SE mengatakan Pihaknya melakukan kunjungan untuk mendengar secara langsung informasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura selaku tuan rumah pelaksanaan PON XX tahun 2020,“ Ya dari informasi yang kami dapat dari pemda Jayapura, dari segi persiapan fisik venue sudah berjalan baik itu semua berkat dukungan dana dari APBN, APBD Provinsi maupun Kabupaten Jayapura.Dan untuk menghindari terjadinya overlap atau tumpang tindih dalam pembiayaan pada satu jenis kegiatan yang sama,maka kami ingatkan pemda untuk hal itu,” Tegas Monim kepada Humas DPRP, usai agenda kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV DPR Papua di Kabupaten Jayapura. Selain itu, kata Monim, overlap pembiayaan pada pekerjaan infrastruktur pendukung PON sejauh ini bisa dihindari berkat adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan sebagai dua instansi yang berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur PON XX.
Politisi partai NasDem Papua itu memaparkan, sebagai Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur dan dari hasil kerja Panja, pihaknya menilai ada sejumlah cacatan yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemda Kabupaten Jayapura dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur pendukung PON XX.
Agar keduanya tidak saling menunggu yang pada akhirnya bisa menghambat penyelesaian pekerjaan, kata Herlin maka dalam pertemuan itu dibagi mana saja yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura, “Contohnya seperti Dermaga Yahim yang dikerjakan Dinas Perhubungan namun jembatannya menjadi tanggung jawab Dinas PU Provinsi Papua. Karena tadi (kemarin) Pemerintah Kabupaten Jayapura bilang mereka masih menunggu Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan penyelesaian itu di tahun ini,” katanya.
Lebih jauh dikatakan Monim, Panja Komisi IV DPRP meminta agar instansi teknis terkait harus serius melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dalam menghadapi PON XX 2020,”Kami melakukan Panja sebagai pengawasan dari Komisi IV DPRP, serius atau tidak pihak Dinas PU Provinsi Papua dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura sebagai mitra kami di Komisi IV dalam bekerja harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab,” Pintanya.
Sebelum mengadakan pertemuan dengan para mitra, Herlin selaku Ketua Komisi IV telah terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah data dan ditemukan ada sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.Yang mana hal-hal yang dianggap sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian akan didorong pada sidang perubahan, “Di sidang perubahan secepatnya akan kita dorong, supaya apa yang menjadi harapan suksesnya PON XX ini bisa tercover semuanya. Tentu tercover dalam hal sesuai dengan aturan dan mekanisme,” tutup Herlin. (Anderson/Tim Humas DPRP)
