Jayapura, dpr-papua.go.id – Guna meminimalisir adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada APBD Provinsi Papua TA.2022 khusus pembangunan bidang Infrastruktur maka Komisi IV DPR Papua terus mendorong OPD rumpun infrastruktur yang menjadi mitra kerjanya untuk terus meningkatkan kinerjanya.Apalagi, saat ini sudah masuk bulan pertama pada Triwulan II tahun 2022, “Kami melakukan rapat rapat evaluasi bersama mitra terkait karena kita tahu bahwa dari tahun ke tahun, OPD bidang infrastruktur ini menyisakan anggaran atau SiLPA yang besar di Pemprov Papua. Untuk itu, Komisi IV DPR Papua terus menggenjot OPD untuk meningkatkan kerjanya, dari awal kita mengantisipasi jangan sampai terjadi keterlambatan, misalnya hal teknis apa yang menjadi penyebab tingginya SiLPA di setiap APBD,” Tegas Ketua Komisi IV DPRP Herlin Beatrix Monim,SE kepada Humas DPRP usai melakukan Rapat evaluasi bersama Mitra Komisi IV DPRP, di Hotel Horison ayapura, Rabu, (27/04/2022).
Dikatakan Monim bahwa belajar dari tahun – tahun sebelumnya, SiLPA yang besar itu berkaitan dengan keterlambatan di pelelangan, maka dalam rapat ini, Komisi IV DPR Papua tentu akan menghadirkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bappeda dan BPKAD Provinsi Papua.Kehadiran mitra OPD ini, lanjut Beatrix Monim, tentu sangat penting untuk sinkronisasi sebelum memasuki proses tender kegiatan berjalan, “Kita mau membantu pak gubernur dengan seluruh program kegiatan untuk digenjot agar dapat meminimalisir terjadinya SiLPA seperti terjadi tahun – tahun sebelumnya yang besar,”Bebernya
Sebagai wakil rakyat, kata Beatrix Monim, ada banyak aspirasi rakyat yang diperjuangkan dan belum dijawab. Oleh karena itu, mendorong bukan berarti melakukan rapat evaluasi itu untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat, tentu tidak mungkin.Namun, setidaknya anggaran itu dapat disalurkan dan digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan banyak pembangunan di seluruh Provinsi Papua. Politisi Partai NasDem ini mengatakan, dari rapat evaluasi itu, tentu bercermin APBD tahun sebelumnya untuk mengetahui kendala hingga terjadi tingginya SiLPA, sehingga dapat meminimalisir masalah sejak dini.Soal rapat ini belum dihadiri Kepala Dinas PUPR Papua, Beatrix Monim membenarkannya. Ia mengungkapkan jika Kepala Dinas PUPR tengah dinas ke luar Papua,“Ini baru undangan pertama. Kita tunggu kita akan lagi kedua, harapannya kepala dinas akan hadir. Jangan kemudian lagi – lagi tidak hadir, ini baru pertama kita undang, seandainya tidak hadir karena alasan dinas luar, ok, mungkin undangan kita mendadak. Nah kita undang lagi sehingga tiak mendadak, kita tunggu pada pertemuan selanjutnya,” Pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
