Jayapura – Anggota Komisi I DPRP (Membidangi Politiki, Hukum, HAM dan Pertahanan Keamanan) Emus Gwijangge,ST menyarankan kepada pemerintah untuk dapat membuka ruang perundingan dengan kelompok – kelompok bersebrangan seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB/OPM sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik bersenjata antara aparat keamanan dan TPNPB/OPM di berbagai daerah di Papua di antaranya Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, “Saran saya, pemerintah pusat bias buka ruang perundingan atau dialog dengan TPNPB, OPM, ULMWP dan pihak lain yang selama ini menyatakan berjuang untuk Papua merdeka, agar situasi ini tidak berlarut larut,” Tegas Gwijangge kepada Humas DPRP, Selasa (23/02/2021).
Dikatakan Politisi Partai Demokrat Papua ini bahwa jika konflik bersenjata terus berlangsung yang korban adalah warga sipil, “Yang punya senjata inikan mereka. Pihak TPNPB/OPM dan aparat keamanan. Pemerintah mesti berani membuka ruang. Tanyakan apa keinginan mereka. Kalau dibiarkan akan mengorbankan warga sipil dan mengganggu pembangunan di Papua,”Ujarnya
Lebih jauh dikatakan Gwijangge, apapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan konflik di Intan Jaya dan Puncak Jaya tidak akan maksimal jika tidak ada dukungan dari pemerintah pusat karena keputusan tertinggi ada pada pemerintah pusat, “Kalau Aceh bisa duduk berdialog, kenapa Papua tidak. Jangan hanya sibuk bicara kelanjutan Otsus dan pemekaran. Akar masalah utama di Papua ini yang mesti dicari dan diselesaikan. Saya pikir mereka akan mau kalau diajak duduk bersama mencari solusi terbaik untuk Papua,” Pintanya
Sementara itu, salah satu Pegiat HAM di Papua Theo Hesegem meminta kepeda pemerintah untuk serius menyelesaikan masalah Papua, agar konflik di sana tidak terus menerus terjadi. Bahkan menurut Hesegem, belakangan ini konflik bersenjata antara aparat keamanan dan pejuang kemerdekaan Papua kian meruncing di beberapa daerah. Akan tetapi seakan tidak ada upaya pemerintah menghentikan konflik yang berdampak terhadap warga sipil itu, “Kalau saya, perlu ada penanganan serius oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat jangan seakan lepas tanggung jawab dan menyerahkan semuanya kepada para pihak di Provinsi Papua. Itu keliru,” Tegas Hesegem sehari sebelumnya.
Dikatakan Hesegem, berbicara konflik di Papua mesti secara menyeluruh. Tidak hanya pada wilayah – wilayah tertentu. Sebab situasi yang terjadi di Bumi Cenderawasih kini dilatarbelakangi masalah ideology, “Bukan masalah makan dan minum. Masalah ideologi itu akan terus ada sampai kapan pun. Semua pihak wajib turun tangan mengakhiri kekerasan di Papua. Polda, Kodam, Pemprov Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, hanya bicara saja itu tidak cukup,” ujarnya.Katanya, kebijakan penambahan pasukan ke Papua melakukan pengamanan di daerah konflik, juga bukan solusi yang tepat. Sebaliknya, dapat menimbulkan masalah baru dan memperuncing keadaan.“Proses penyelesaian menurut saya, setidaknya lewat dialog dengan difasilitasi pihak ketiga yang netral,” Pungkasnya
(AW/Tim Humas DPRP)
