Wamena – Pansus Kemanusiaan DPRP mulai bekerja. Agenda pertama Pansus adalah mendatangi warga Nduga yang saat ini sedang mengungsi di halaman Gereja Kingmi Jemaat Weneroma, Elekma, Kabupaten Jayawijaya, pada Senin,(9/03/2020)
Ketua Pansus Kemanusiaan DPRP Feryana Wakerkwa,S.IP didampingi Wakil Ketua Pansus Namantus Gwijangge dan Anggota Las Narigi,SE mengatakan bahwa saat ini seluruh Anggota DPRP sedang melaksanakan Reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) dan untuk memastikan jika informasi yang beredar, bahwa tidak ada lagi masyarakat Nduga yang mengungsi ke Wamena dan sejumlah kabupaten di Pegunungan Tengah maka dirinya bersama dua orang DPRP yang tergabung dalam Pansus Kemanuaian segera mengunjungi Wamena, untuk melihat dan mendata pengungsi Nduga agar publik tahu bahwa pengungsi masih ada, dan mereka membutuhkan layanan pendidikan serta kesehatan,“Sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen, kami datang tidak hanya untuk melihat, kami akan kembali dan membahas bersama tim dan stakeholder yang ada, untuk melengkapi data terkait pengungsi ini,” kata Wakerkwa kepada sumber Humas DPRP, di sela-sela kunjungan Pansus Kemanusian DPRP di Halaman Gereja Weneroma, Wamena,Senin, (09/03/2020)
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan yang juga Aggota DPR Papua, Namantus Gwijangge, menyampaikan bahwa jik negara mengatakan sudah tidak ada pengungsi Nduga khususnya di Jayawijaya, hal itu merupakan urusan negara dan pihaknya tak ingin mengintervensinya. Yang terpenting, kata Politisi Partai Perindo ini, Pansus Kemanusiaan DPRP hanya ingin memastikan apakah pengungsi Nduga memang masih ada, meski saat ini banyak yang tinggal di rumah-rumah saudara mereka di berbagai tempat di Jayawijaya,“Khusus data pengungsi di Jayawijaya, setelah kami cek semua ada lima ribuan lebih, itu lengkap dengan nama, data per KK, tinggal di mana dan dari distrik mana,” Ungkapnya.
Lebih jauh dikatakan Gwijangge khusus untuk masalah pendidikan anak – anak Pengungsi, masih bermasalah karena ada anak-anak kelas ujian yang belum bersekolah. “Kita sudah bicara dengan Pemkab Nduga terutama Dinas Pendidikan, kalau memang anak-anak sekolah mau diarahkan ke Nduga, lebih bagus diarahkan baik-baik. Mungkin yang ada di sini, kita mobilisasikan ke Nduga.”
Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Nduga, agar melihat kondisi pengungsi supaya tidak terkesan pemerintah seolah-olah mengabaikan nasib mereka, khususnya anak-anak sekolah,“Pansus ini dibentuk untuk ciptakan perdamaian di atas tanah ini. Target kita bagaimana bisa damai dengan berbagai masalah yang ada, sehingga perlu kerja sama dengan stakeholder baik TNI dan Polri, untuk bagaimana bisa bicara dengan masyarakat atau siapa saja, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten mengenai nasib masyarakat ini,” Tutupnya. (AW/Tim Humas DPRP)
