Jayapura, dpr-papua.go.id – Manfaatkan masa Reses DPRP beberapa waktu lalu, Wakil Ketua II DPRP Edoardus Kaize melakukan monitoribg lapangan meninjau sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Papua. Dalam kegiatan monitoring tersebut, Wakil Ketua II DPRP menemukan beberap proyek pembangunan yang terbengkalai alisa tidak tuntas pekerjaannya, salah satunya adalah Pembangunan Ruang Kelas dan Gedung Laboratorium SMA Negeri 1 Asiki Kabupaten Boven Digoel,” Kami temukan pembangunan gedung Laboratorium belum selesai 100 persen, padahal pekerjaan tersebut dibiayai APBD pada tahun anggaran 2020, hingga kini pembangunan gedung Laboratorium tersebut tidak dilanjutkan alias terbengkelai hingga tahun 2022,” Ungkap Kaize kepada Humas DPRP.
Dijelaskan Kaize bahwa berdasarkan pengamatan dilapangan, dapat diperkirakan pembangunan gedung Laboratorium SMA Negeri 1 Asiki itu, baru mencapai 75 persen saja, lantaran lantai belum dibangun dan belum ada pengecatan.“Itu tahun 2020, ya sudah terbengkalai karena sudah tidak dikerjakan lagi,” tandasnya. Selain pembangunan Gedung Laboratorium, proyek pembangunan ruang kelas SMA Negeri 1 Asiki Kabupaten Boven Digoel yang dianggarkan pada tahun anggaran 2021, juga ditemukan belum selesai 100 persen,”Pekerjaan ruang kelas belum selesai 100 persen. Sampai saat ini, tukang masih kerja. Hanya saja, kontraktor sudah tinggalkan pekerjaan itu. Ada pekerjaan yang berjalan, namun hanya tukang saja yang kerja, mungkin tinggal finishing yang belum selesai,”Ungkapnya.
Dikatakan Kaize bahwa kedua proyek pembangunan Gedung Laboratorium dan Ruang Kelas SMA Negeri 1 Asiki itu merupakan proyek dari Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua,” Kami akan minta penjelasan sekaligu minta Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua mengutus staf untuk mengecek atau melakukan pengawasan terhadap pekerjaan itu, sehingga antara pekerjaan dan laporan keuangan itu semua sinkron.Jangan sampai pekerjaan tidak betul, tapi orang ambil uang disini bisa 100 persen. Itu bisa jadi masalah,” katanya.
Ditanya apakah pekerjaan itu anggarannya sudah cair 100 persen, Kaize mengaku belum tahu. Namun, jika hitungannya pada tahun 2021, mestinya pekerjaan tersebut selesai, namun sampai saat ini masih dikerjakan,“Ya, menurut saya ini pekerjaan terbengkalai. Apakah anggarannya sudah cair 100 persen atau tidak, tapi pekerjaan itu terbengkalai,” Ujadnya. Selain Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Politis PDI-Perjuangan Papua ini juga minta kontraktor dan konsultan harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan di SMA Negeri 1 Asiki tersebut sampai selesai, “Jika memang dia sudah bekerja sekian persen, lalu dia tidak mampu lagi, ya berarti tidak boleh mencairkan 100 persen. Jika dia sudah mencairkan 100 persen, ya dia harus kembalikan sesuai pekerjaan yang dikerjakan, sehingga uang yang dipakai untuk lantai, pengecatan dan finishing pekerjaan, maka harus dikembalikan,” Pintanya
Ditambahkan kaize bahwa dengan adanya temuan ini, dirinya meminta Dinas Pendidikan dan OPD lain di Provinsi Papua untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas di kabupaten/kota,”Jangan provinsi jalan sendiri. Kasihlah tanggungjawab dinas di kabupaten/kota, agar mereka punya peran di situ,” pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
