Jayapura – Keputusan Wakil Bupati Nduga Wentinus Nemiangge untuk mundur dari jabatan sebagai Wakil Bupati menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat agar segera mengambil langkah taktis dan terukur, sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi pemda-pemda lainnya di Provinsi Papua,”Kalau kita melihat alasan mudur pak wakil bupati Nduga ini sangat masuk akal. Beliau bicara atas nama rakyatnya yang selama ini sudah banyak menjadi korban operasi militer di Nduga. Disamping itu juga, selama ini Pemda Nduga sudah juga sampaikan aspirasinya, tapi tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat. Untuk itu kita berharap, hal ini segera ditangani sehingga tidak menjadi preseden bagi Pemkab lain di Papua ini,” Tegas Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua Boy Markus Dawir kepada Humas DPR Papua ketika dihubungi, Selasa (24/12/2019).
Dikatakan Politisi yang akrab disapa BMD ini bahwa keputusan penguduran diri Wabup Nduga ini jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan di daerah dan pada gilirannya akan berdampak bagi proses jalannya NKRI di Tanah Papua,”Karena kalau para kepala daerah dan wakil kepala daerah mundur maka pemerintahan akan vakum dan ini akan berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan termasuk keberlangsungan NKRI di Papua. Kita tentu tidak ingin itu, sehingga baik kalau pemerintah pusat segera ambil langkah konstruktif untuk menyelamatkan situasi,”Pintanya.
Bahkan lanjut BMD, kasus yang terjadi dengan Wakil Bupati Nduga ini bukan tidak mungkin akan diikuti oleh daerah-daerah lain di Papua,”Ini tentu tidak kita inginkan. Maka perlu Jakarta segera evaluasi pendekatan militer di seluruh Papua sehingga ini tidak jadi preseden,” Pintanya.
Sekedar diketahui, pada hari Senin (23/12), Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati,”Sudah satu tahun terjadi seperti ini, Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspon, bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi,” ungkapnya dengan nada kecewa di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12) siang.
Menurutnya, dia bersama Bupati, Yairus Gwijangge, merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah dan harusnya aspirasi kami bisa didengar oleh pemerintah pusat, “Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai. Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah, maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga, dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa,” Pungkasnya (Anderson/Tim Humas DPRP)
