Jayapura – Ditetapkannya Kabupaten Asmat sebagai salah satu dari 17 kabupaten di Provinsi
Papua yang pada tahun 2019 ini masuk dalam daerah waspada rawan terjadinya Kasus Luar
Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua mendapat perhatian serius dari Anggota
Komisi V DPRP.
Anggota Komisi V DPRP dari Daerah Pengangkatan ( Dapeng) Wilayah adat Animha Frits Tabo
meminta Pemerintah Kabupaten Asmat untuk segera merespon dan mengambil langkah –
langkah pencegahan sehingga KLB yang terjadi pada tahun 2017 tidak terulang kembali,” Ini
masalah serius dan saya tidak ingin kejadian luar biasa (KLB) kembali terjadi di Kabupaten Asmat,
cukup terjadi pada tahun 2017 lalu saja jangan sampai terulang kembali, “ Tegas Tabo di
DPRP, Kamis (21-02-2019).
Dikatakan Tabo bahwa langkah dan upaya pencegahan sangatlah penting untuk segara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat sehingga apa yang dikhawatirkan tidak terjadi, “Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mesti pro aktif melakukan pencegahan. Jangan sampai KLB terjadi baru kocar kacir mengambil lagkah penanganan KLB.
Intinya jangan sampai KLB terualang kembali terjadi di Asmat,” Ujarnya.
Ditambahkan Tabo, Langkah pencegahan yang harus dilakukan mengantisipasi terjadinya KLB adalah Dinas Kesehatan segera melaksanakan program sosialisasi dan pemberian Imunisasi kepada masyarakat,” Masyarakat kita yang berada di wilayah pedalaman, termasuk Asmat terkadang menganggap imunisasi tidak penting, untuk itu dinas kesehatan pertama harus melakukan sosialisasi secara baik kepada masyarakat. Sosialisasikan tentang pentingnya imunisasi dan berbagai kemungkinkan dampak yang dapat timbul jika anak usia dini tidak mendapat imunisasi. setelah itu baru lakukan Imunisasi. Memang butuh waktu, tapi bukan berarti pemerintah harus pasrah dan lengah sehingga masyarakat menjadi korban KLB,”Pintanya.
Selain pemerintah, Anggota DPRP dari kursi Otsus ini juga meminta kesadaran masyarakat
akan pentingnya Imunisasi , “Jadi masyarakat sendiri juga harus memiliki kesadaran. Kalau
pemerintah mensosialisasikan pentingnya imunisasi, jangan berpikir negatif. Ikuti semua proses
yang disarankan. sebab pemerintah daerah tidak mungkin membiarkan masyarakatnya, ”Pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
