JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua hingga kini belum menerima aset Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuaraan (SMA dan SMK) dari Kabupaten/Kota.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, dihadapan aksi demo damai puluhan guru SMA/SMK di halaman kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (28/1/2019).
Sekda menjelaskan, aset SMA/SMK masih banyak yang bermasalah dan harus diidentifikasi terlebih dahulu. “banyak aset yang bermasalah, kita tidak mau, Pemkot/Pemkab selesaikan dulu baru serahkan kepada Pemprov Papua,” tegasnya.
Sekda juga menjelaskan, ada sekolah yang tidak bersertifikat, maka pemerintah kabupaten harus selesaikan dulu sebelum bisa dihibahkan ke pemerintah provinsi.
“aset belum semua kita tarik, karena sekolah-sekolah banyak tidak memiliki sertifikat, yang ada di Provinsi hanya guru yang statusnya sudah Aparatur Sipil Negara,” tegasnya.
