Jayapura, dpr-papua.go.id – Guna mengantisipasi adanya dampak negatfi pasca hadirnya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, terutama yang berdampak langsung terhadap proses pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Provinsi Papua terutama menyangkut pelayanan Masyarakat maka DPR Papua meminta pemerintah pusat bersama DPR RI untuk segera mencari solusi pasca beroperasinya tiga provinsi baru pecahan dari Provinsi Papua itu. Apalagi, hal ini bisa menjadi bom waktu yang akan memperumit permasalahan di Papua,“Ya, pusat harus segera mencari solusi mengenai hal ini. Jika tidak, ini akan menjadi bom waktu yang dapat memperumit masalah di Papua,” Tegas Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM kepada Humas DPRP usai rapat bersama beberapa Pimpinan Fraksi di Gedung DPR Papua, Jumat, (17/03/2023)
Dikatakan Rumbairusy bahwa dampak yang dirasakan oleh Provinsi Papua setelah beroperasinya tiga provinsi baru ini, terutama sebelumnya program yang menjadi urusan bersama, kini tidak lagi didukung dengan anggaran, misalnya di bidang pendidikan terutama beasiswa affirmasi, bidang pendidikan seperti layanan Kartu Papua Sehat (KPS) yang tidak lagi dibiayai mulai tahun 2023 ini, pegawai, anggaran termasuk kinerja anggota DPR Papua yang mengalami kendala dalam pembiayaan,“Nah, ini akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan mahasiswa Papua yang menerima beasiswa sebelumnya. Mau bagaimana lagi, faktanya hari ini seperti itu? Soal pendidikan dan kesehatan, semakin kesini sudah mulai ada titik terang. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa semakin jelas, karena soal pendidikan ini masalahnya daerah/provinsi mana yang mau membiayai? itu saja. Soal uangnya, dari dana Otsus yang tersebar di kabupaten/kota sebenarnya sudah ada pembiayaan untuk beasiswa affirmasi, cuma selama ini tidak transpara atau tidak tersampaikan,”Ujarnya
Ditanya apakah pembiayaan beasiswa affirmasi ini bagi mahasiswa Papua dari beberapa daerah yang kini sudah menjadi provinsi baru itu dan kesehatan pada provinsi baru itu digunakan untuk kepentingan lain? Politsi Partai PAN Papua ini mengatakan bisa saja terjadi, “Ya, mungkin saja terjadi, karena itu kan masuk dalam APBD. Mereka bisa saja mengatur sesuai kebutuhan daerahnya. Karena mungkin saja, dari awal tidak ada penjelasan secara baik tentang itu. Ya, kita kembali saja ke pemerintah pusat yang menginiasi provinsi baru ini,”Tandasnya.
Soal dampak yang mulai dirasakan mahasiswa penerima beasiswa affirmasi? Rumbairussy tampaknya tidak banyak berkomentar terkait hal ini,“Sekarang tidak ada uang terus bagaimana? Hari ini saja kita untuk pegawai disini tidak ada uang bagaimana? Jangan sampai jadi bom waktu yang bisa membuat masalah Papua menjadi semakin rumit, nah itu bisa saja terjadi, karena memang hari ini kondisi seperti itu. Orang mau melayani di rumah sakit rujukan, itu pasti ditanya darimana? siapa yang bertanggungjawab? Nah, itu nanti harus ada kerjasama antara provinsi dengan rumah sakit rujukan,” jelasnya..Untuk itu, kata Politisi PAN ini, pemerintah pusat harus segera memberikan solusi atas masalah yang dihadapi Provinsi Papua pasca beroperasinya tiga provinsi baru tersebut.
Ditambahkan Rumbairussy DPR Papua akan bertemu dengan Pemprov Papua untuk menyamakan persepsi terkait permasalahan ini sebelum membahas dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam waktu dekat ini. (AW/Tim Humas DPRP)
