Jayapura – Kebijakan Polda Papua melakukan Uji Coba pembatasan mobilitas warga dengan sistem ganjil genap di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang bertujuan untuk selain mencegah penyebaran kasus baru Covid-19 tetapi juga uji coba pengalihan arus lintas jelang pelaksanaan PON XX medapat respon dari DPR Papua
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE menilai kebijakan sistem ganjil genap belum bisa diberlakukan di Papua khususnya di Kota Jayapura, “Jika kita lihat, system ganjil genap itu untuk menekan penyebaran Covid-19. Saya pikir, pemerintah dan Polda Papua harus melihat kembali. Saya tidak sepaham dengan penerapan ganjil genap,” Ujar Banua kepada Humas DPRP diruang kerjanya, senin, (16-08-2021)
Dikatakan Politisi Partai Nasdem Papua ini bahwa jika kebijakan sistem ganjil genap tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 adalah sesuatu yang tidak tepat,“Pertanyaan bagi saya, kalau masyarakat pakai kendaraan pribadi, tetapi karena ada system ganjil genap, lantas mereka tinggalkan kendaraan pribadi, kemudian naik angkutan umum, ini bukanya menambah penyebaran Covid-19 yang bisa lebih besar, jika dibandingkan naik kendaraan pribadi,”Tanyanya. Tetapi jika terpaksan harus menerapkan sistem ganjil genap arus lalu lintas ini, lanjut Jhony, pemerintah harus memastikan bahwa angkutan umum dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik terutama dengan melakukan pembatasan jumlah penumpang,“Pertanynnya, jumlah penumpang angkutan umum ini dibatasi atau tidak? Kalau tidak dibatasi, bisa menimbulkan klaster baru menurut saya, pandemic Covid-19 bisa bertambah, karena orang dipaksakan naik motor sendiri, tidak bersentuhan dengan orang lain, akhirnya bersentuhan setelah diberlakukan ganjil genap ini,”Ketusnya.
Untuk itu, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw meminta agar uji coba penerapan sistem ganjil genap itu, harus didiskusikan terlebih dahulu. Sebab, endingnya untuk menekan penyebaran Covid-19. Jika system ganjil genap itu untuk menangani macet menuju PON XX, Jhony mengaku tidak mempermasalahkannya, sehingga ada rekayasa lalu lintas. Apalagi, ada ratusan bus yang akan masuk ke Kota Jayapura dan sekitarnya,“Nah, itu akan menggangu transportasi. Itu kami setuju. Tapi kalau semata-mata hanya untuk menekan Covid-19, menurut saya tidak tepat,”Bebernya
Apalagi, kata Banua, penerapan sistem ganjil genap itu, membuat masyarakat semakin memburuk dari sisi ekonomi. Sedangkan, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Papua ditengah pandemic Covid-19 masih cukup bagus,“Saya harap itu dapat dilihat kembali. Jangan membuat rakyat kita semakin susah, karena dia tidak bisa jualan. Bagaimana dengan tukang sayur, mama-mama yang biasa jualan, kalau kita batasi maka kita sangat menekan pertumbuhan ekonomi terutama kita punya pengusaha – pengusaha yang ada di Papua,” paparnya.
Ditambahkan Banua bahwa dirinta mengakui jika memang penerapan system ganjil genap itu, tidak tepat lantaran kondisi jalan di Papua umumnya dalam terbatas. Apalagi, akses lain atau jalan alternative tidak banyak seperti di kota – kota besar lainnya,“Mestinya, yang harus dilakukan adalah pembatasan orang pergi bekerja, terutama PNS. Kalau kita batasi orang pakai kendaraan, tapi orang tetap masuk kerja, ya bagaimana? Maka terpaksa mereka akan numpang atau naik angkutan umum sehingga berisiko penyebaran Covid-19,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
