JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Yonas Alfons Nusy menilai, pengangkatan K3 terkesan masih di Paksakan di Papua, Padahal sebelumnya pengangkatan K3 di Papua sudah di tolak.
Lanjut dikatakan, jika ia mendengar dan membaca di media beberapa hari lalu ada rencana untuk dilakukan penerimaan K3, yang mana honorer yang ada ini akan diakomodir oleh kuota K3 itu.
“Saya rasa aneh karena jalur K3 ini sudah di tolak oleh pemerintah dan masyarakat Papua lewat lembaga DPRP, dan MRP serta pemerintah daerah se-Papua, sepakat menyatakan menolak,” kata Nusy kepada Wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/8/19).
Oleh karena itu, ia mempertanyakan apa maksud dari semua itu, apalagi mau melakukan hal-hal yang memang membuat semua pihak di Papua tidak rasa nyaman.
Sementara apa yang sudah perjuangkan hari ini kata Nusy, itu merupakan keputusan Presiden Jokowi bersama dengan Gubernur Papua di Istana Bogor pada waktu itu, itu yang di tindaklanjuti.
Namun, pihaknya berharap jangan membuat kebijakan yang tidak menjadi kesepakatan bersama karena kondisi Papua hari ini.
“Kalau honorer ini dilakukan lewat K3 lalu bagaimana dengan nasib honorer yang telah bekerja belasan tahun, lalu ini bagaimana. Kita ini sepertinya tidak punya harga diri dan wibawa sama sekali. Masa kita mau akomidir mereka dengan K3 lagi ? Jadi kami sebenarnya di DPRP ketika mendengar aspirasi masyarakat kami sudah menolak, dan penolakan ini jangan disepelekan oleh eksekutif, BKD dan assiten 3. Tidak boleh lakukan hal-hal yang tidak di komunikasikan bersama-sama, jadi tidak boleh dilakukan secara sepihak,” tandasnya.
Menurutnya, ini perlu dikomunikasikan dengan baik, sehingga apa yang diharapkan bisa dicapai bersama.
Ketika disinggung terkait penerimaan CPNS tahun ini kata Nusy, hingga kini belum ada pengumuman terkait hasil tes online formasi 2018. Padahal secara keseluruhan pihak di Papua juga telah menolak sistem online, tapi tetap dilaksanakan dan itu dinilai sebagai sebuah hal luar biasa.
“Kalau dalam penerimaan itu karena ini online dan apa yang diharapkan agar anak-anak Papua tidak terakomodir baik, ini juga masalah baru yang akan muncul,” ujar Nusy.
Mengenai nasib honorer yang diperjuangkan pihaknya selama ini kata Nusy, sudah teregistrasi dengan baik di Kemenpan RB dan BKN dan kini sementara diproses. Diharapkan, semoga dalam waktu dekat ada hasil baik dan apa yang diharapkan segera terealisasi.
“Tapi kami tetap berkoordinasi dengan BKD Papua untuk bisa menyamakan presepsi agar apa yang diperjuangkan dapat tercapai,” ucapnya.
Hanya saja kata Nusy, jumlah yang terakomodir bervariasi dari setiap daerah. Tapi dokumen paling lengkap adalah Kota Jayapura ada 1200 lebih, provinsi untuk semua OPD 1.300 lebih, tapi bervariasi dari berbagai daerah sesuai dengan OPD yang ada dan terakomodir juga telah diverifikasi secara ketat.
“Jadi kami pastikan tak ada nama-nama siluman, karena yang diusulkan itu yang telah diverifikasi ketat dan benar-benar bekerja sebagai honorer selama ini,” jelasnya. (tiara)
