Jayapura, – Akhirnya apa yang di perjuangankan Gubernur Papua dan DPR Papua dalam hal ini Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM untuk mengawal aspirasi masyarakat Papua khususnya pegawai honorer agar diangkat sebagai Pegawai Neger Sipil (PNS) di pemerintah pusat, membuahkan hasil yang baik.
Dimana hasil perjuangan itu telah terjawab dalam rapat di Sekretariat Negara, yang dipimpin oleh Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya bersama perwakilan honorer dari Papua, pada Jumat (10/5/19) siang.
Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy mengungkapkan, ada beberapa poin yang dihasilkan pihaknya dalam rapat di Sekretariat Negara yang dipimpinan Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya bersama perwakilan honorer dari Provinsi Papua, Jumat (10/5/2019).
Dikatakan, ada beberapa poin yang dihasilkan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian SDM, di antaranya honorer dapat diangkat menjadi calon ASN di provinsi dan kabupaten/kota di Papua.
“Ini langkah yang baik. Kami sebagai lembaga yang mengawal apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Gubernur yang meminta penerimaan CPNS hari ini jadi kesepakatan bersama dibatalkan untuk sistem online,” kata Nussy kepada Reportase Papua lewat via teleponnya, akhir pekan kemarin.
Selain itu kata Nussy, Pemprov, Pemkab dan Pemkot mesti memberikan data terkait jumlah honorer untuk dapat diangkat sebagai PNS.
“Hasil rapat ini kami DPRP dan MRP akan menyampaikan secara resmi kepada pimpinan kedua lembaga untuk ditindaklanjuti kepada Gubernur agar dilakukan verifikasi dokumen yang ada di tangan BKD maupun forum honorer di provinsi dan kabupaten/kota, ” jelasnya.
Sehingga lanjut Nussy, dengan begitu tak ada data yang tercecer atau pegawai honorer jangan sampai ada tercecer untuk disampaikan ke Kemenpan RB agar diterbitkan SK khusus menjadi PNS.
“Inilah hasil pertemuan kami. Kami juga akan terus memantau dan meminta secara khusus meminta untuk ditinjau kembali penerimaan IPDN yang sudah dilakukan, namun banyak merugikan OAP,” ujarnya.
Namun inti dari semua itu kata Nusy, perjuangan yang dilakukan Gubernur, DPRP dan MRP telah membuahkan hasil yang memuaskan.
Meskipun, Presiden sudah setujui penerimaan offline, akan tetapi pihaknya hanya ingatkan saja dalam rapat tersebut.
“Jadi kami minta semua BKD tidak memasukkan data-data siluman yang akan merugikan para pegawai honorer dan kami DPRP akan mengawal ini secara baik,” tandasnya.
Nusy juga berterimakasih kepada media massa yang telah bekerjasama dengan lembaga DPRP dalam pemberitaan honorer selama ini.
Apa yang dilakukan media massa bersama ini, telah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. ( tiara ) reportasepapua.com
