JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Pemerintah Pusat memberikan kuota 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen bagi non Papua pada seleksi penerimaan praja IPDN formasi 2019.
Hal ini diungkapkan Rektor IPDN Pusat Prof.Dr.Murtir Jeddawi,SH.S.Sos,M.Si saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan sosialisasi yang diterima oleh Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri didampingi Kepala BKD Papua, Nicolaues Wenda di Sasana Karya, Senin (11/3/2019) yang dihadiri bupati, sekda dan kepala BKD se-Papua.
Murtir Jeddawi kepada wartawan usai pertemuan mengungkapkan, animo anak-anak Papua dan Papua Barat untuk masuk dalam IPDN sangat tinggi sekali.
“Untuk itu kami turun ke Papua untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak Papua agar supaya yang punya keinginan menjadi praja IPDN memahami betul apa yang perlu dipersiapkan sehingga mereka bisa berkompetisi dan dapat lulus sebanyak-banyaknya,” katanya.
Ia menghimbau kepada masyarakat bahwa pada penerimaan IPDN yang akan dilakukan pada bulan April mendatang tidak ada pungutan biaya, tidak ada cukong ataupun lewat samping.
Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri meminta kepada kabupaten/kota agar mengawal dan memberikan pelatihan kepada anak-anak Papua agar kuota 80 persen dapat terpenuhi.
“Ini menjadi tugas kita bersama-sama, jangan sampai kuota 80 persen yang diberikan tidak bisa dipenuhi karena itu langsung hangus, tidak bisa diminta lagi. Makanya kalau boleh, jangan hanya 80 persen, kita siapkan lebih dari 80 persen,” tandasnya.
Oleh sebab itu, pada penerimaan tahun ini Provinsi Papua tidak meminta afirmasi. Sebab afirmasi justru menjadi satu kesenjangan bagi anak-anak Papua yang ingin ikut seleksi praja IPDN.
Sementara itu, karena Animo putra daerah Kabupaten Lanny Jaya untuk melanjutkan pendidikan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terbilang cukup tinggi, Pemkab Lanny Jaya meminta kuotanya dinaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lanny Jaya, Christian Sohilait, mengatakan, walaupun minat masyarakat di Lanny Jaya maupun Papua cukup tinggi. Tetapi kuota yang diberikan untuk kabupaten/kota masih sangat minim.
“kami minta kuota untuk Lannya Jaya dinaikan, tahun lalu kita hanya 6 orang, tahun ini kita minta 15 orang,” tegasnya dalam pertemuan dengan Rektor Institusi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Dr H Murtir Jeddawi, Senin, 11 Maret 2019.
Sedangkan untuk soal ujian, Sekda Sohilait berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) bisa memberikan kisi-kisi, sehingga anak-anak bisa paham.
“ini tugas kami untuk menyiapkan anak-anak untuk mengikuti tes masuk IPDN, tapi kami juga harapkan ada bimbingan khusus dari Menpan RB atau soal kisi-kisi diberikan dan kita bagikan untuk anak-anak kami belajar,” ujarnya.
Sohilait menambahkan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota juga perlu duduk membicarakan kuota untuk Papua untuk berapa banyak. Setelah itu, kita bicarakan 80 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen Non OAP.
“Sampai hari ini kami belum tahu berapa kuota bagi Papua, tapi untuk Pemkab Lanny Jaya, kami minta kuota 15 orang semuanya untuk OAP,” pungkasnya.
Disinggung soal standar nilai akumulatif atau passing grade, Sekda Sohilait mengaku ini menjadi tugas pemerintah untuk menyiapkan anak-anak dengan baik untuk mengikuti ujian. “tugas kami pemerintah daerah adalah menyiapkan anak-anak dengan baik, agar dalam pelaksanaan tes mereka sudah siap,” tambahnya (berti)
