Waropen – Dalam rangka jaring aspirasi masyarakat pada Masa Reses DPRP maka Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRP masing-masing Wakil Ketua I DPRP Tan Wie Long dan Anggota Komisi I DPRP Yonas Nussy melaksanakan kegiatan tatap muka dengan Masyarakat Adat Kampung Botawa, Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, pada Senin(11/03/2019).
Dalam pertemuan dengan perwakilan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda masyarakat adat Kampung Botawa serta dihadiri oleh Kepala Bidang Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Waropen Gasper Ivan Imbiri, terungkap sejumlah aspirasi dan persoalan seperti masalah Bandara Botawa Waropen,infrastruktur jalan dan masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRP Tan Wie Long mengatakan bahwa setelah mendengar semua aspirasi masyarakat baik berupa saran,masukan bahkan keluhan yang telah disampaikan oleh masyarakat adat Kampung Botawa maka selanjutnya pihaknya akan menemui Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen,“Sesuai tupoksi kerja kita, maka kita turun coba menyerap aspirasi dari masyarakat sebelum bertemu dengan pemerintah daerah. Jadi setelah kita mendengar keluhan masyarakat lalu kita sandingkan dengan pernyataan Pemkab Waropen seperti apa, itu juga nanti kita cari jalan keluar yang terbaik,” kata Tan Wie Long.
Terkait dengan masalah Bandara Botawa, politisi partai Golkar Papua ini mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna bagaimana Bandara Bontawa ini bisa dioperasikan supaya ketika ivent besar seperti Sidang Sinode digelar di Waropen bisa terlaksana dengan baik dan lancar,”Kalau itu sudah difungsikan berarti kan ada sebuah harapan dari masyarakat yang sudah tercapai.
Jadi inilah yang tadi kita lakukan diskusi lepas walaupun pertemuan ini dilakukan bukan ditempat yang resmi atau megah, tetapi itu semua tidak menyurutkan semangat kami untuk bertemu langsung dengan masyarakat,” ungkapnya. Apalagi kata Mantan Ketua DPRD Membaramo Raya itu, persoalan Bandara Botawa ini bukan ada di kabupaten tetapi persoalannya ada di provinsi. Justru kalau sudah di provinsi, pihaknya lebih mudah untuk mengkoordinasikan terkait tentang masalah bandara itu. Ada Persoalan apa yang sebenarnya terjadi dalam bandara ini.
Terkait dengan adanya pro kontra terkait masalah hak ulayat yang belum terselesaikan kata Along, pihaknya juga akan mencoba mendiskusikan.“Jadi aspirasi ini kita akan tampung dan selanjutnya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mempercepat fungsi Bandara Botawa ini, sehingga masyarakat juga bisa menikmati, “ujarnyaHanya saja, selama ini bandara Botawa ini belum bisa dioperasionalkan lantaran masih di kelolah oleh provinsi dan itu belum diserahkan kepada Pemkab Waropen“Jadi itu masalahnya, baik dari sisi operasiionalnya maupun SDM yang mengelolah itu belum diserahkan karena kewenangan pembangunan bandara itu masih ada di provinsi belum diserahkan ke daerah. Kita di daerah ini hanya menyiapkan lahannya saja tapi mereka punya pekerjaan sampai dengan sistim operasionalnya juga itu masih berada di provinsi,”ungkap Kepala Bidang Udara, Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen, Alberth Saway.Kemudian lanjutnya, sampai hari ini Bandara Botawa ini belum diresmikan dan belum diserahkan operasionalnya. Sehingga kami juga menjadj beban karena tiap hari kami ditanyak oleh masyarakat. Ada bandara tapi tidak ada pesawatnya.
Sementara itu Anggota Komisi I DPRP Yonas Nussy mengatakan, dengan kehadiran Anggota DPRP pada masa reses di Daerah Pemilihan maka aspirasi dari masyarakat akan diserap dan selanjutnya akan dikawal sama-sama guna mencari solusi terkait dengan polemik bandara Botawa ini yang masih terkatung-katung.“Persoalan Bandara Botawa ini kita akan sampaikan ke publik, sehingga masyarakat bisa tahu kemelut bandara ini yang sudah sekian tahu tidak di operasikan, dan diresmikan” kata Nussy.Yang pasti tandas Nussy, kehadiran Anggota DPRP ke Waropen bukan mencari persoalan tetapi untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi supaya bandara Botawa dapat segera dioperasikan,“Supaya anak-anak Waropen juga ini ada mukalah, jangan muka-muka lain yang terlihat terus, Jadi kita semua harus diterima di semua pihak, “imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Waropen, Gesper Ivan Numberi mengatakan, sesungguhnya konsentrasi pemerintah daerah saat ini memang fokusnya bandara, namun harus dilihat kembali kemampuan APBD sangat tidak mencukupi.“Jadi faktor utama kekuatan anggaran untuk bandara sangat tidak mencukupi. Saya pikir kalau pemerintah daerah bisa tuntaskan dalam tahun ini mungkin kita bisa eksen, tapi apakah bisa eksen sementara tunggakan hak ulayat kita belum tuntaskan. Saya rasa ini merupakan gangguan juga dan pasti ada indikasi-indikasi lain terhadap kepala suku bahwa mungkin beliau sudah terima uang, makanya ini harus di klarifikasi dengan baik, ” jelasnya.Oleh karena itu, tandas Gesper, pemerintah daerah harus jeli terhadap hal ini supaya konsentrasi kita jangan terganggu.Untuk saat ini ia hanya konsentrasi pada jalan. Meskipun ada bandara yang begitu megah tapi sepanjang jalan Kota Waropen hancur, percuma juga. Sehingga harus utamakan jalan dulu.“Lebih baik kita konsentrasi pada pembangunan jalan dulu. Jadi pikiran saya utama itu adalah jalan. Karena kalau kita bangun bandara tapi jalan rusak semua, lalu tamu datang untuk persiapan Sinode mereka mau lewat mana,”imbuhnya.Apalagi kata dia, kondisi jalan saat ini sudah murat marit, hancur total sebab kemampuan APBD tidak mencukupi untuk bisa diestimasikan jalan itu.
“Jadi saran saya kepada bapak Anggota DPRP ni mungkin bisa ditindak lanjuti di provinsi, karena ruas jalan ini bukan untuk APBD. Itu APBD tingkat satu, sehingga perlu ada bargening khusus,” pintanya.
Usai melakukan pertemuan dengan masyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRP melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Waropen yang diterima Wakil Bupati Waropen Drs.Hengky Wonatorey di Kantor Bupati Waropen. Wakil Bupati Waropen Hengky Wonatorey usai pertemuan menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kunjungan Anggota DPRP pada masa reses ke Waropen,”Atas nama pemerintah dan masyarakat kami sampaikan terima kepada Wakil Ketua Komisi I DPRP Tan Wie Long dan Anggota Komisi I Yonas Nussy yang sudah datang ke Waropen untuk menjaring dan menyaring aspirasi dari masyarakat. Baik terkait bandara, jalan dan juga jembatan yang kondisinya memang sudah rusak. Menjadi harapan kami usulan-usulan yang sudah kami sampaikan tolong untuk dibicarakan ditingkat provinsi, percepatan penganan jembatan Manefokeni di Botawa dengan jembatan Demba di Waren, kemudian bandara di Botawa.
Bandara itu sebenarnya dibangun oleh provinsi dan sampai hari ini belum di resmikan oleh provinsi ini, ” bebernya. Selain itu juga, pemerintah Kabupaten Waropen juga meminta perhatian DPRP mendorong pengembangan pelabuhan laut,”Jadi kami sudah percayakan kepada DPRP karena itu merupakan bagian dari pemda provinsi, sehingga DPRP bicarakan hal ini kepada Pak Gubernur, Lukas Enembe. Kami tunggu kapan peresmian bandara Botawa, ” kata Wabup Hengky WonatoreyTerrkait masalah ganti rugi tanah masyarakat adat kampung Botawa, menurut Wakil Bupati Waropen,Pemda Waropen sudah mengagendakan proses penyelesaian pembayaran tanah tersebut.Untuk itu Pemkab Waropen juga meminta DPRP untuk bisa mendorong Pemprov Papua untuk segera membantu penyelesaian tanah bandara botawa yang sampai saat ini masih berstatus bandara provinsi, “Kebetulan pa Yonas Nussy ini juga orang Waropen, jadi pasti dia ada perhatian supaya bandara ini dapat segera di fungsikan kembali.Apalagi Waropen nantinya akan menjadi tuan rumah Sidang Sinode GKI yang ke 18 tahun 2022. Jadi kami harap dua persoalan ini dapat dituntaskan, yakni soal dermaga dan lapangan bandara Botawa,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
