Jayapura, dpr-papua.go.id – Anggota DPR Papua Natan Pahabol,S.Pd mengapresiasi Kebijakan Bupati Yahukimo Didimus Yahuli dan Wakil Bupati Esau Miram yang telah melakukan berbagai terobosan pembangunan di Kabupaten Yahukimo melalui Program Yahukimo Cerdas dan Sehat. Progrma Yahukimo Cerdas, pemerintah daerah telah melaksanakan program guru kontrak yang ditempatkan ke berbagai sekolah yang ada di 51 Distrik. Begitu juga program Yahukimo Sehat, dimana Pemkab Yahukimo melakukan kontrak tenaga kesehatan yang ditempatkan puskesmas yang ada di 51 Distrik,“ Kami sangat apresiasi terobosan yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo dalam program Yahukimo Cerdas dan Yahukimo Sehat itu,” Tegas Natan Pahabol kepada Humas DPRP usai melakukan Reses di Dekai Kabupaten Yahukimo,baru-baru ini.
Dikatakan Natan Pahabol, pelaksanaan program unggulan tersebug mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama anak-anak dalam mendapatkan layanan pendidikan dan Kesehatan,“Dengan adanya guru kontrak dan tenaga kesehatan ini, mereka otomatis ada di kampung untuk bekerja, sehingga menjawab kebutuhan vital masyarakat. Jadi, saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo atas terobosan itu,”Paparnya
Meski demikian, Natan juga mengingatkan kepada Pemkab Yahukimo dimana ia menemukan banyak kepala kampung yang justru tinggal di Dekai, Ibu kota Kabupaten Yahukimo dan meninggalkan tempat tugas,“Ada laporan masyarakat saat saya reses, mereka ke Dekai untuk urus uang desa, namun tidak segera kembali ke kampung tempat tugas mereka,”Ucapnya
Untuk itu, Natan menyarankan kepada Pemkab Yahukimo untuk melakukan terobosan terhadap mekanisme penyaluran dana desa itu.Sebab, saat ini harus diurus di ibu kota kabupaten, sehingga kepala kampung harus ke kota untuk mengurus dana kampung itu.Bahkan, Natan berharap agar kepala kampung yang meninggalkan tempat tugas itu diberikan teguran keras kepada para kepala kampung itu,“Nah, ini perlu solusi bagaimana dana untuk kampung itu. Bagaimana pemerintah bisa menjadi media meneruskan uang itu sampai di kampung. Tidak harus kepala kampung beralasan meninggalkan tempat tugas untuk mengurus uang itu, namun tidak kembali malah disinyalir menghabiskan uang itu,” Pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
