Jayapura – Terhitung tanggal 23 Februari s.d 8 Maret 2021 Pimpinan dan Anggota DPR Papua akan melaksanakan masa Reses Pertama Tahun 2021 ke masing – masing daerah pemilihan (Dapil), “Kita sudah menetapkan jadwal kegiatan atau Kalender Kerja Dewan yang sudah disusun, untuk agenda 1 tahun ke depan. Jadwal kita sudah ada, terhitung besok sampai minggu depan kita akan masuk dalam masa reses,” Tegas Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE kepada Hunas DPRP usai memimpin Rapat Badan Musyawarah di ruang Banggar DPR Papua, Senin, (23/02/2021)
Dikatakan Banua, Masa Reses ini akan dimaanfaatkan oleh Anggota DPRP untuk turun ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan selanjutnya hasil dari aspirasi tersebut akan menjadi pokok-pokok pikiran DPR Papua, “Kita akan jaring aspirasi dari masyarakat apa yang berkembang di lapangan,dan aspirasi itulah yang akan kita dorong ke pemerintah daerah untuk merencanakan program dan anggaran pembangunan melalui APBD, ” Jelasnya
Selain itu, Agenda Reses, Menurut Politisi Partai Nasdem Papua ini, Dalam Rapat Banmus juga dibahas soal isu kekiniaan Papua dengan melihat situasi perkembangan yang terjadi di Papua terakhir ini termasuk melihat konflik-konflik yang terjadi yakni penembakan terhadap masyarakat di Intan Jaya dan Puncak, terutama masyarakat sipil yang menjadi korban yang menjadi konsen, “Semoga nanti anggota dewan yang pulang ke dapil bisa mendapatkan data dan informasi yang tepat terkait hal itu,” imbuhnya.
Ditanya apa ada rencana DPR Papua mengundang Kapolda dan Pangdam terkait situasi keamanan di Papua? Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengatakan, jika setelah anggota DPR Papua pulang dari reses, jika memang membutuhkan dan mendapatkan informasi yang ada, pihaknya berencana untuk mengundang Forkompinda dalam hal ini, Kapolda dan Pangdam untuk sama-sama dan membicarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Intan Jaya dan Puncak.
“Masyarakat sipil jangan sampai menjadi korban. Itu yang paling bagi kami. Kita harus melindungi masyarakat sipil untuk tidak menjadi korban dalam konflik itu, sehingga kita akan mengundang untuk mencari solusinya penyelesaian masalah ini,” tandasnya.
Apalagi, imbuhnya, anggapan beberapa anggota DPR Papua dalam rapat bamus itu, dimana salah satu penyebab situasi di Intan Jaya karena Blok Wabhu, sehingga butuh data yang akurat.
“Kalau memang itu, kita juga berencana undang eksekutif karena surat persetujuan atau prinsip pemerintah daerah yang menyetujui ijin itu, karena itu yang dibicarakan dalam bamus itu sejauhmana investasi di sana, kita belum tahu seperti apa,” pungkasnya.
(AW/Tim Humas DPRP)
