JAYAPURA – Munculnya wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah yang belakangan ini menghangat dan kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pasalnya dikalangan elit Politik Papua wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua mendapat dukungan sedangkan dikalangan elemen masyarakat terutama mahasiswa menolak pemekara DOB diseluruh Tanah Papua.Menyikapi wacana tersebut Anggota Komisi I DPRP Laurenzus Kadepa meminta pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat akar rumput dibandingkan dengan aspirasi yang dorong oleh kelompok atau tim pemekaran, Pasalnya tidak semua kelompok atau tim pemekaran ini membawa aspirasi utuh dari masyarakat karanakadang nuansa kepentingan yang jauh lebih kental,” Dalam sebuah negara, rakyat memegang kedaulatan penuh. Dan kebijakan apapun yang diambil negara atas Papua, tanya rakyat. Ini termasuk perpanjangan Otonomi Khusus yang akan berakhir dan isu pemekaran atau daerah otonomi baru,” Tegas Kadepa di DPRP, jumat, (19/07/2019).
Dikatakan Politisi Nasdem Papua ini, pemerintah diharapkan tidak gegabah dalam melaksanakan pemekaran DOB di Papua dengan alasan apapun tanpa mempertimbangan persyaratan pemekaran terutama jumlah penduduk, mengingat dari sisi potensi Papua memiliki banyak hal namun dari sisi jumlah penduduk dan lainnya perlu dilakukan kajian yang realistis,“Tapi jangan dipaksakan sebab kita juga perlu mengevaluasi apa yang sudah terjadi dari kabupaten yang sudah mekar lebih dulu. Rakyat lebih memahami soal ini,” katanya.Senada disampaikan Nason Uti bahwa saat ini masih ada banyak hal yang harus dievaluasi dari berlangsungnya Otonomi Khusus. Jangan sampai dengan adanya pemekaran justru melahirkan ketimpangan di tengah masyarakat.“Toh selama ini yang kita lihat pemekaran masih untuk mereka pemilik kekuasaan sementara masyarakat banyak yang tak merasakan dampak dari pemekaran itu sendiri,” Pungkasnya (Anderson/Tim Humas DPRP)
