Jayapura – Ketua Komisi II DPR Papua Herlin Beatrix Monim,SE mengatakan bahwa suksesnya pelaksanaan PON XX 2020 di Papua mendatang mestinya harus dibarengi dengan suksesnya ekonomi masyarakat Papua sebagai dampak dari penyelenggaraan event olah raga nasional empat tahunan itu, “Sukses PON, sukses ekonomi. Masyarakat Papua mesti merasakan dampaknya. Tidak hanya menjadi penonton,” Tegas Monim kepada Humas DPRP, rabu (23/11/2019)
Politisi Nasdem Papua ini mengatakan bahwa upaya agar masyarakat Papua mendapat dampak ekonomi dari pelaksanaan PON XX 2020 mendatang, menjadi salah satu pembahasan pihaknya dengan mitra komisi II DPR Papua selama dua hari (22-23 Oktober 2019). Komisi II DPR Papua berupaya memperjuangkan penambahan anggaran untuk OPD yang menangani terkait perekonomian, terutama bidang ekonomi kerakyatan.“Semangat sukses penyelanggaraan, sukses ekonomi harus ditunjang anggaran signifikan. Terjadinya perampingan dan peleburan OPD, membuat OPD mitra kami merasakan dampaknya. Dari 12 OPD yang membidangi terkait ekonomi, akan berkurang menjadi 7 OPD,” ujarnya.
Menurut monim, akibat adanya peleburan OPD nantinya beberapa OPD akan menjadi bidang dan kondisi ini membuat program yang sudah direncanakan menjelang pelaksanaan PON XX 2020 mengalami pengurangan. Bahkan ada OPD yang akan menjadi bidang tidak dapat menganggarkan program yang sudah direncanakan karena keterbatasan dana.“Yang kami pertanyakan bagaimana mereka nanti melaksanakan tugasnya ketika OPD ini digabungkan. Misalnya Dinas Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan Hulktikultura. Mereka dianggarkan sendiri-sendiri tapi mereka akan dilebur dan menjadi bidang. Ini memang titik berat untuk mewujudkan sukses PON, sukses Ekonomi,” ucapnya.
Akan tetapi lanjut salah satu kandidat Calon Ketua DPRP ini, ada OPD semisal Dinas Perikanan dan Kelautan telah merencanakan program untuk persiapan PON. Dinas ini sudah menganggarkan untuk budidaya ikan air tawar untuk persediaan PON. Keramba ikan di pinggiran Danau Sentani yang rusak saat banjir bandang menyapu wilayah itu pertengahan Maret 2019 lalu, akan diganti.“Kami harap pelaksanaan anggaran 2020 tidak molor. Benar-benar berjalan pada bulan pertama atau kedua. Ketika kami tetapkan anggaran pada Oktober ini, kan ada cukup waktu beberapa bulan ke depan melakukan evaluasi. Terutama dana Otsus karena kebanyakan untuk menunjang PON ini adalah dana Otsus,” katanya.Ditambahkan Monim, jika pelaksanaan anggaran terlambat, akan berpengaruh pada setiap OPD penunjang PON untuk melaksanakan programnya. Apalagi ada OPD yang telah menganggarkan program untuk membina masyarakat menjelang PON. Misalnya Dinas Perdagangan, yang telah menganggarkan pendirian galeri untuk menampung kerajinan masyarakat dari seluruh Papua. (AW/Tim Humas DPRP)
