Jayapura – Persatuan Pengusaha penjualan tiket jasa penerbangan (Pesawat) yang tergabung Persatuan Legend Travel (PLT) Se-Papua menyampaikan aspirasinya dan meminta kepada Komisi II DPRP untuk memfasilitasi pertemuan antara Trevel Tiket dengan Maskapai penerbangan.”Kami telah menerima keluhan dari Persatuan Travel Legend se-Papua dan mereka meminta agar Komisi II DPRP untuk bisa memfasilitasi mereka mencari solusi akibat komisi mereka diturunkan secara sepihak oleh maskapai penerbangan, apalagi ada yang tidak mendapatkan komisi sama sekali,”Tegas Ketua Komisi II DPRP Herlin Beatrix Monim ketika ditemui Humas DPRP di ruang kerjanya, Jumat (16/8/19).
Dikatakan Monim, bahwa dengan adanya masalah ini tentu akan berdampak pada usaha mereka dan tidak menutup kemungkinan usaha mereka bisa tutup. Oleh karena itu mereka meminta agar DPRP dapat memfasilitasi mereka untuk bisa mencari solusi atau mencari jalan terbaik. Sehingga usaha mereka tetap berjalan, dengan mendapatkan komisi atau keuntungan yang sewajarnya,“Kami sangat prihatin dengan kondisi mereka, karena travel ini juga bergerak di bidang UMKM dan sudah menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Herlin Monim.
Lanjut dikatakan, sebenarnya ini bukan rana kami karena kalau bicara soal maskapai penerbangan berarti kita harus bicara dengan kementerian perhubungan dan itu rananya di DPR RI dan Kementrian.“Tapi sebagai lembaga DPR yang berhak menerima aspirasi masyarakat, kami akan mencoba untuk memfasilitasi semampu kami sesuai dengan tugas dan fungsi kami di DPR,” tuturnya. Herlin Monim berharap, kedepannya usaha mereka tetap berjalan dengan mendapatkan komisi atau keuntungan yang sewajarnya “Jadi dari 5 persen turun menjadi 4 persen dan sampai 2 persen, bahkan ada yang nol sama sekali. Sehingga travel ini terancam gulung tikar,”bebernya.
Terkait hal itu, kata Politisi Partai NasDem itu, Dinas Perhubungan memang tidak bisa langsung, karena itu menjadi rana maskapai penerbangan. Kami hanya bisa memfasilitasi, tetapi untuk langsung mengatakan bahwa kami akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikannya, itu kami tidak bisa.“Itu rananya ada di Kementerian, oleh karena itu Dinas Perhubungan telah menyampaikan bahwa mereka bersedia untuk memfasilitasi dengan operator maskapai penerbangan untuk bisa berjumpa para pengusaha atau Persatuan travel legend ini,” imbuhnya. Untuk kata Monim, pihaknya akan mengundang pihak terkait untuk dipertemukan kembali dan duduk bersama sehingga ada jalan keluar lalu mendengar secara bersama-sama dan DPRP bisa mengetahui bahwa penjelasan dari satu pihak dengan pihak lain, itu harus di dengar secara bersama-sama, sehingga bisa nyambung.“Jadi kalau memang itu harus ke Kementerian, maka kita DPR Papua punya perwakilan di DPR RI. Kita menggunakan rana itu untuk langsung berkomunikasi dengan perwakilan kami,” jelasnya.
Herlin Monim menambahkan, dalam kesimpulan kami sampaikan, tentunya yang namanya usaha harus mendapatkan keuntungan tetapi yang jadi perhatian kami, bukan soal keuntungan mereka. Tapi ada sejumlah orang yang menjadi tenaga kerja disitu,”Mereka ini telah menciptakan lapangan kerja. Itu yang menjadi perhatian kita. Selain itu mereka juga telah menciptakan lapangan kerja baru bagi sejumlah masyarakat. Sehingga ini menjadi perhatian kami di Komisi II,” kata Herlin Monim “Jangan sampai usaha mereka ini di tutup dan karyawan di PHK. Artinya tidak ada lagi lapangan kerja. Itu berarti ada pengangguran lagi. Inilah yang menjadi konsen kami dalam pertemuan kemarin,” sambungnya.
Menurutnya, dalam mempertahankan lapangan kerja yang sudah ada, dan selain mereka mendapatkan keuntungan juga mendapatkan lapangan kerja bagi mereka.“Itu kesimpulan terakhir dimana saya megatakan, kami harus mendorong supaya Persatuan Travel Lagend ini tidak di tutup atau karena tidak mendapatkan keuntungan berarti mereka akan tutup . Tapi yang namanya usaha pasti akan mendapatkan keuntungan. Jadi kami mendorong maka kami akan inisiasi jangan sampai ditutup usaha ini karena ada sejumlah tenaga kerja disana,” ucapnya.
Selain itu sambungnya, dalam kerangka Otonomi Khusus kami ingin juga ada banyak anak-anak Papua yang bisa di dorong dan dibina untuk bisa juga membuka usaha-usaha seperti ini. Bahkan dari anak-anak Papua kelak bisa menciptakan lapangan kerja,“Itu juga menjadi konsep kami dalam kerangka otonomi khusus dalam roh Otsus keberpihakan pada orang asli Papua,” pungkasnya.(Anderson/Tim Humas DPRP)
