Jayapura, dpr-papua.go.id – Guna mendorong upaya – upaya peningkatan ekonomi masyarakat Papua maka Komisi II DPR Papua berharap pada APBD Tahun 2022 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dapat meningkatan alokasi anggaran ekonomi kerakyatan yang dikelola oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Papua khususnya Mitra Komisi II DPRP.
Dikatakan Ketua Komisi II DPRP Mega NF Nikijuluw,SH bahwa mengingat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 yang telah selesai dilaksanakan dan Peparnas XVI yang akan dilaksanakan serta semakin menurunnya akan penyebaran Covid-19 maka pihak berharap pada APBD Tahun Anggaran 2022 mandatang dapat mengakomodir semua kegiatan dan program pembangunan urusan ekonomi,” Mudah-mudahan dalam APBD Induk tahun 2022 kita bisa melihat ada penambahan anggaran bagi setiap mitra OPD rumpun perekonomian guna menggerakan ekonomi kerakyatan, Tegas Nikijuluw kepada Humas DPRP usai memimpin Rapat Kerja bersama Mitra OPD di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu (3 /11/2021).
Dikatakan Nikijuluw bahwa berdasarkan data base dari BI dan BPS secara nasional angka kemiskinan masih tinggi di Tanah Papua meski dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang naik. Namun, kenyataan di lapangan, masyarakat masih dalam kondisi yang memprehatinkan, apalagi ada konflik di kabupaten atau daerah yang membuat perekonomian terpuruk. Untuk itu, lanjut Politisi PDI Perjuagan ini, Komisi II DPR Papua meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan perekonomian yang ada di 29 kabupaten/kota di Papua,”Kami harap pemerintahan memberikan perhatian khusus pada program ekonomi kerakyatan di Papua,” Pinta. Bahkan, Komisi II DPR Papua meminta Pemprov Papua memberikan prioritas bagi OPD rumpun ekonomi dengan memberikan porsi anggaran yang besar. Apalagi, sudah beberapa tahun ini, konsentrasi APBD Papua sudah difokuskan untuk PON dan Peparnas serta penanggulangan Covid-19.
Dalam rapat kerja ini, diungkap Mega bahwa serapan anggaran untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua hingga memasuki awal November 2021, sudah mencapai 60 persen lebih.“Memang ada penambahan setelah APBD Perubahan sekitar Rp 5 miliar untuk program pengadaan bibit sapi dan babi yang merupakan aspirasi dari DPR Papua. Kita harap bisa mencapai target dan selesai pada akhir tahun ini,” jelasnya.Sedangkan, untuk Dinas Perindagkop dan Naker Provinsi Papua, diakui Mega, masih sangat rendah pencapaian serapan anggarannya yang hanya 26 persen.Meski demikian, Mega berharap kedua OPD ini mampu memaksimalkan kinerjanya agar tercapai target yang telah ditetapkan.“Ya, harapan kami jika target mereka tercapai, tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua melalui program – program yang dilaksanakan mitra OPD itu, termasuk industry rumah tangga, termasuk kopi,” Tutupnya (AW/Tim Humas DPRP)
