Jayapura,www.dpr-papua.go.id – Aksi demo mahasiswa terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, Sumatera dan Makassar, akan tetapi aksi penolakan kenaikan harga BBM itu juga terjadi Provinsi Papua atau tepatnya di Kota Jayapura. Aksi Koalisi Mahasiswa yang terdiri organisasi mahasiswa, diantaranya KAMMI, IMM, PMKRI dan GMKI Kota Jayapura ini melakukan aksi unjung rasa ke DPR Papua,6 September 2022.
Dengan membentang sejumlah spanduk yang berisikan aspirasi penolakan kenaikan BMM, massa melakukan orasi secara bergantian sambil menunggu kedatangan Pimpinan dan Anggota DPRP untuk menerima aspirasi. Setelah beberapa waktu para pendemo melakukan orasi, akhirnya perwakilan pendemo diminta untuk berdiskusi dengan Ketua Komisi II DPRP Mega MF Nikijuluw, SH, MH, di ruang Badan Angggaran DPRP. Pada kesempatan itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, lantaran berdampak sangat besar terutama inflasi yang akan dirasakan oleh rakyat.
Massa mahasiswa dari KAMMI, IMM, PMKRI dan GMKI Kota Jayapura yang telah melakukan orasi di halaman DPR Papua ini, kemudian diterima oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, MH, di ruang Banggar DPR Papua.Pada kesempatan itu, mahasiswa ini menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kenaikan harga BBM, lantaran dampaknya sangat besar terutama inflasi yang akan dirasakan oleh rakyat.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Ketua Komisi II DPR Mega MF Nikijuluw, SH.,MH mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan selanjutnya akan diteruskan kepada pemerintah pusat dan pihak berkepentingan lain,” Intinya aspirasi telah kami terima dan selanjutnya akan kita bahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRP untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat,” Ujar Nikijuluw. Sementara terkait peran DPRP dalam melakukan pengawasan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, Komisi II DPRP akan melakukan Sidak,” Ya, mereka juga minta agar DPR Papua ikut mengawasi atau lakukan inpeksi mendadak atau Sidak ke pasar untuk memastikan dampak dari kenaikan BBM terhadap bahan kebutuhan pokok,”Ucanya
Selain melakukan Sidak, Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap Satgas Pangan Provinsi Papua yang termasuk didalamnya institusi Polri untuk bersama-sama turun mengecek ke lapangan terhadap harga dan para pelaku usaha yang nakal yang sudah melakukan penimbunan BBM atau bahan kebutuhan pokok agar ditindak dengan tegas,“Jangan mereka menggunakan kesempatan dalam kondisi ini hingga membuat masyarakat yang jadi susah, disusahkan lagi ulah mereka. Sehingga para mahasiswa ini meminta DPRP untuk mengawal agar tidak ada kenaikan harga bahan kebutuhan secaratidak wajar paska kenaikan BBM,” tandas Mega Nikijuluw.
Selain itu, Mega Nikijuluw mengingatkan, kepada para pedagang nakal agar tidak menaikan harga seenaknya meski dengan kenaikan harga BBM pasti akan berdampak juga terhadap harga bahan kebutuhan,” Kami juga minta Tim Pengendali Inflai Daerah (TPID) Provinsi Papua untuk turun mengendalikan inflasi akibat dampak kenaikan BBM, dengan melakukan pasar murah atau operasi pasar.Dalam waktu dekat ini, kami akan turun sidak untuk mengecek langsung ketersediaan dan harga kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar,”Bebernya
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRP Mustakim HR menambahkan, jika kenaikan BBM itu, pasti akan berdampak pula terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan dan terjadi inflasi,“Kalau yang lalu, memang ada kelangkaan minyak goreng. Namun, hanya komoditi itu saja yang naik harganya. Tapi, kalau BBM naik, pasti akan naik harga bahan kebutuhan, akibat kenaikan biaya produksi,” jelasnya
Kendati demikian kata Politisi Partai Demokrat itu, meski Mendagri meminta kepada kepala daerah untuk mengendalikan inflasi pasca terjadinya kenaikan BBM, namun tidak bisa dihindari kenaikan harga, karena mekanisme pasar akan naik,“Kita ikut prehatin dan tidak bisa berbuat banyak, sehingga kita menghimbau kepada pelaku usaha agar tidak menaikan harga berlebihan,” tekannya.
Tak hanya itu, Mustakim juga meminta kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM yang ada, apalagi dari informasi 14 hari ke depan stok BBM di Papua aman, namun kenyataannya di sejumlah SPBU terjadi antrian berkepanjangan,“Ini ada apalagi, BBM sudah naik. Lepas saja dipasaran supaya tidak ada antrian. Jangan sampai kejadian itu berdampak dua kali kenaikan harga barang, karena susahnya mendapatkan BBM. Nah, itu yang harus kita hindari,” tandas Mustakim
Oleh karena itu Mustakim menambahkan, Pertamina harus jujur kepada publik. Ada apalagi ini? Kalau Pertamina berdalih bahwa ada spekulasi para sopir truk akan diisi, itu tidak mungkin,“Jika ada, kan bisa dipidana. Jadi, jangan berspekulasi. Pertamina jangan asal ngomong, harus transparan terkait hal ini kepada publik,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP).
