Jayapura – Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Tolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua menggelar aksi demo damai di halaman kantor DPRP, Selasa (16/7/2019). Dengan menggunakan motor dan mobil, massa pendemo tiba di gedung wakil rakyat Papua dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan aspirasi menolak pemekaran DOB di Papua, seperti stop pemekaran kami rakyat Papua bisa hidup tanpa pemekaran, Tolak Pemekaran DOB, Pemekaran tidak mensejahterakan rakyat Papua, Massa menyatakan menolak pemekaran atau DOB di Papua. Pemekaran dinilai bukan solusi untuk mensejahterakan orang asli Papua, kami tidak mau marginilisasi, pemekaran pintu masuk transmigrasi dan lain sebagainya. Dengan membentangkn spanduk, massa pendemo secara bergantian melakukan orasi – orasi yang intinya menolak wacana pemekaran DOB di Papua. “Hentikan wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah yang kini digagas segelintir orang. Gubernur, bupati dan DPR se Tanah Papua Stop Merekomendasikan DOB di atas tanah Papua tanpa melihat aspirasi rakyat,” kata penanggung jawab aksi, Amos Kayame dalam orasinya. Pemekaran menurut Kayame, merupakan strategi adu domba, memecah persatuan dan kesatuan orang asli Papua.
Setelah beberapa demostran bergantian melakukan orasinya, Amos Kayame kemudian membacakan pernyataan sikap demonstran. Pernyataan sikap itu diantaranya, menolak semua upaya pemekaran di seluruh tanah Papua, menolak wacana pemekaran provinsi Papua tengah yang sedang diperjuangkan oleh segelintir elite politik Papua.“Kami meminta Pemprov Papua, DPR Papua, MRP segera memanggil elite politik yang sedang mewacanakan pemekaran Papua Tengah,” ucap Kayame.Dirjen Otda diminta segera mengeluarkan rekomendasi terhadap pemekaran Provinsi Papua Tengah, dan presiden menginstruksikan penolakan dan atas upaya pemekaran Papua Tengah, karena bukan berdasarkan aspirasi rakyat melainkan kepentingan para elite politik.“Kami meminta Pemprov, DPRP, MRP bersama elite politik segera membuka ruang dialog, mengakomodir semua stakeholder yang ada guna mencari solusi terbaik,” ucapnya.Para elit politik Papua diingatkan tidak menjadikan rakyat dan generasi muda Papua sebagai objek untuk kepentingan pribadi seperti di Nabire, “Kami minta DPRP menindaklanjuti aspirasi ini kepada Pemprov Papua dan Mendagri,” katanya.Demonstran ditemui beberapa anggota DPR Papua di antaranya Laurenzus Kadepa, Nason Uti, Yulius Miagoni, Frits Tobo Wakasu, Thomas Sondegau, Martinus Adii dan beberapa lainnya. Laurenzus Kadepa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Namun secara pribadi anggota Komisi I DPRP itu menyatakan menolak DOB dan hingga kini moratorium DOB belum dicabut. “Terkait wacana pemekaran provinsi di Papua pemprov, DPR Papua dan MRP posisinya sama dengan massa menolak pemekaran,” ujar Kadepa (Anderson/Tim Humas DPRP)
