Jayapura – Wakil Ketua Komisi V DPRP Kamasan J Komboy, S.AP memanfaatkan Masa Reses dengan melakukan pertemuan dengan pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan perwakilan dosen PTS di Kota Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Regional 14A Papua, pada Rabu, (11/03/2020).
Dikatakan Komboy bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dari dunia pendidikan lebih khusus Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Provinsi Papua, “ Ya pertemuan kali ini dalam rangka menjaring aspirasi dan harapan termasuk apa saja kendala yang mungkin juga dihadapi oleh kampus-kampus swasta di Kota dan Kabupaten Jayapura khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di kampusnya masing-masing,“ Ujarnya kepada Humas DPRP melalui pres release. Lebih jauh dikatakan Politisi Partai Hanura Papua ini bahwa meski Pasal 7 ayat 1 Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara jelas menerangkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi Pemerintah Daerah dalam beberapa hal tetap dipandang penting dan perlu untuk memberi perhatian yang cukup kepada Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS di Provinsi Papua, “ Untuk alasan inilah hari ini saya mencoba membangun komunikasi dengan beberapa pimpinan PTS di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi pada sejumlah PTS di Kota dan Kabupaten Jayapura, “ Ungkapnya.
Sementara itu Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Regional 14A, DR. John Wattimena mengatakan bahwa situasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Papua terdapat 44 Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar dibeberapa di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura, selebihnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Nabire, “ Di Papua ada sebanyak 44 PTS dengan jumlah mahasiwa sebanyak 44 ribu mahasiswa dan mayoritas mahasiswa adalah anak-anak asli Papua. Biaya SPP di PTS relative terjangkau, namun oleh karena banyak mahasiswanya adalah mereka yang tergolong ekonomi lemah, maka banyak kebijakan kampus untuk meringankan beban pembayaran SPP dengan system cicil. Sementara Tenaga Pengajar umumnya sudah Master, meski belum ada yang menjadi Guru Besar (Proffesor). Dan lebih penting lagi kampus-Kampus Swasta siap untuk menampung mahasiswa Exodus yang datang dari luar Papua, “Ungkapnya. Sementara kendala yang di hadapi PTS di Papua menurut Wattimena adalah Minimnya bantuan beasiswa bagi mahasiswa Papua yang berkuliah di PTS,Ketiadaan bantuan biaya siswa untuk Pendidikan lanjut bagi para dosen PTS,Ketiadaan dukungan anggaran penelitian bagi para dosen PTS dan minimnya dukungan pemerintah daerah untuk program pelatihan wajib bagi dosen (pelatihan pekerti dan AA) agar selanjutnya bisa mengikuti ujian sertifikasi dosen, “ Inilah beberapa kendala yang di alami oleh hamper seluruh PTS di Papua, untuk itu kami mohon ada perhatian dari Komisi V DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua,” Pintanya
Menanggapi sejumlah kendala yang di sampaikan oleh Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Regional 14A tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRP Kamasa J Komboy mengatakan bahwa seluruh aspirasi, kendala serta dan harapan yang dismapikan oleh para pengelola perguruan tinggi swasta akan segera di tindaklanjuti di DPRP,” Hasil pertemuan hari ini, akan kami komunikasikan dengan Ketua DPR Papua maupun kepada OPD Mitra Komisi V DPRP, sehingga diharapkan adalah tindak lanjut dan perhatian dari pemerintah daerah,” Bebernya. Sehubungan dengan pemberian Biaya siswa bagi mahasiswa di PTS, kata Komboy Komisi V DPRP akan mendorong pemerintah daerah agar juga memberikan Biayasiswa kepada para mahasiswa yang kuliah di Papua, “ Selain dengan program biayasiswa OTSUS ke luar Papua, saat ini kini juga untuk memberikan perhatian dan porsi yang layak ini anak-anak Papua khususnya yang melanjutkan studi di Tanah Papua. Hal ini karena yang berkuliah di Tanah Papua, termasuk juga dikampus-kampus swasta ini adalah juga anak asli Papua yang juga berhak mendapat perhatian berupa dukungan biayasiswa pendidikan dari pemerintah daerah, “ Ujarnya. Sementara terkait dengan peningkatan kapasitas dosen melalui biayasiswa maupun pelatihan bagi dosen, Komboy berjanji akan mendorong pemerintah daerah untuk turut memberikan dukungan dan perhatian terhadap peningkatan SDM Dosen PTS di Papua,” Peningkatan kualitas SDM dosen PTS itu merupakan salah satu bagian yang penting didorong mengingat dengan semakin baiknya kualitas SDM dosen tentu hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pengajaran yang tentunya akan berimbas pada meningkatnya kualitas mahasiswa didik di Provinsi Papua, maka kami akan berupa secara serius mencari solusi untuk adanya dukungan berarti dari pemerintah daerah.” Tuturnya. Ditambahkan Komboy, selain dirinya akan mengkomunikasikan aspirasi dan harapan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Regional 14A Papua ini dengan Pimpinan DPRP, Komisi V dan Mitra Kerja Komisi V,” Kita akan tindaklanjuti aspirasi dan harapan ini sesuai mekanisme yang ada DPRP untuk mencari solusi guna memecahkan persolan yang dihadapi oleh PTS di Papua, kedepan kita juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan melibatkan stakeholder penting lainnya,” Pungkasnya. (Anderson/Humas DPRP)
