YAPEN, REPORTASEPAPUA.COM – Anggota DPR Papua, Yonas Alfons Nussy menghadiri undangan resmi dari Pimpinan Adat Kepulauan Yapen, dalam acara Rapat Kerja (Raker) VI Dewan Adat yang digelar oleh Dewan Adat Papua Wilayah Saireri Kabupaten Yapen, pada Jumat (5/4/19), akhir pekan kemarin.
Yonas Nussy yang merupakan Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM mengungkapkan dalam Raker itu mereka memberikan proteksi terhadap beberapa program yang sudah ada untuk melihat hal-hal mana saja yang harus segera mendapatkan perhatian dari seluruh keputusan dewan adat yang pernah ada.
“Ini terkait dengan bagaimana dewan adat bersama-sama dengan pemerintah sebagai mitra untuk turut memberikan pengawalan terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan juga masyarakat adat di Kepulauan Yapen,” kata Yonas Nussy kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/4/19).
Menurutnya, ada beberapa hal prinsip yang menjadi perhatian mereka, diantaranya mereka harus mengambil sebuah keputusan yang sangat strategis untuk memberikan pelatihan, yaitu kepada para kepengurusan dewan adat di semua tingkatan sampai dengan kampung, untuk bagaimana pengurusnya itu dia bisa manfaatkan bantuan pemerintah berupa dana dengan baik.
“Ada kemungkinan mereka akan menjadikan BPK untuk memberikan pelatihan dan pemahaman terkait dengan penggunaan dana bantuan pemerintah terhadap dewan adat,” tuturnya.
Menurut legislator Papua itu, ini sesuatu yang sangat baik, karena kita tidak bisa berjalan begitu saja tanpa memahami tentang prosedur pertanggungjawaban keuangan dengan penggunaannya.
“Jadi itu keputusan dewan adat dalam Raker ini, dimana mereka sudah memutuskan untuk harus dibekali fungsionaris dari dewan adat. Juga bagaimana ada beberapa keputusan lagi yang juga menyangkut pengendalian penduduk. Dimana masuknya penduduk ke Kepulauan Yapen maupun ke Papua,” Paparnya.
Lanjut dikatakan, jika penduduk tersebut datang hanya untuk membawa beban, maka mereka juga harus mampu menyampaikan kepada pemerintah untuk di proteksi.
“Jadi harus ditanya, anda datang ini, apakah anda sebagai tenaga skill atau apa, sehingga tidak menambah beban kehidupan masyarakat yang sudah memang ada dalam posisi yang kurang tepat,” ujar Nussy.
Apalagi kata Nussy, dalam keputusan Raker itu juga, mereka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu. Dimana pimpinan adat di seluruh tingkatan disampaikan untuk mengawal dalam serta mengingatkan kepada masyarakat adat untuk mengikuti Pemilu dengan baik.
“Artinya, mereka harapkan dan mereka akan perjuangkan sehingga mereka tidak ada yang golput. Itu sikap dari pimpinan adat dalam sebuah Raker yang kami lihat sebagai sesuatu hal yang sangat strategis diujung dari pada persiapan menyangkut Pileg dan Pilpres,” terangnya.
Selain itu kata Nussy, dalam keputusan Raker ini, mereka juga ingin menyampaikan kepada masyarakat adat bahwa kita harus mampu menggunakan hak pilih kita dengan baik, sehingga wakil-wakil rakyat yang di rekomendasikan dan yang di dukung oleh masyarakat, itu betul-betul wakil rakyat yang dapat diharapkan nantinya memberikan susana baru, ketika dia terpilih sebagai wakil rakyat.
“Ini beberapa hal penting yang cukup prinsip yang ada dalam keputusan dewan adat Kabupaten Kepulauan Yapen.
Yonas Nussy menambahkan, kalau mereka juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga apa yang dilakukan oleh pak gubernur dan wakil gubernur.(tiara)
