Makassar – Penolakan terhadap usulan Pemekaran Papua terus di dorong oleh berbagai pihak termasuk dari DPR Papua. Anggota DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 Dr. Yunus Wonda,SH.,MH meminta semua pihak untuk menghentikan dan merenungkan terlebih dahulu sebelum bicara pemekaran di Provinsi Papua,“Hari ini semua orang Papua berbicara pemekaran, termasuk para pejabat dan para bupati sedang memperjuangkan pemekaran provinsi. Ya, saya harus katakan bahwa bapak-bapak untuk berhenti dan renungkan kembali dulu. Renungkan kembali dulu sebenarnya pemekaran itu untuk siapa?,” Tegas Wonda kepada Humas DPRP di sela-sela mengikuti Pembekalan/Orientasi Anggota DPRD Provinsi Angkatan III di Gedung B PPSDM Regional Makassar, Senin, (12/11).
Bahkan, mantan Ketua DPR Papua Masa Jabatan 2014-2019 ini mencontohkan perolehan suara DPRD di kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat bahwa orang Papua sudah habis, sehingga ia meminta berhenti bicara pemekaran provinsi,“Coba lihat perolehan suara DPRD di kabupaten/kota Papua dan Papua Barat, orang Papua sudah habis. Berhenti bicara pemekaran kalau mau menyelematkan orang Papua tersisa hari ini, berhenti bicara pemekaran. Jangan kita bikin masalah untuk anak cucu kita ke depan,” tandasnya.
Lebih jauh diingatkan Wonda, jangan sampai orang Papua gigit jari alias kecewa dan menyesal dengan pemekaran itu. Namun, lanjut Yunus Wonda, Pemerintah pusat juga diminta jangan mengikuti jika ada pihak bicara atau mengusulkan pemekaran di Bumi Cenderawasih. Mestinya, kata Yunus Wonda, yang harus dibicarakan adalah bagaimana ketika Otsus Papua berakhir 2021 mendatang, bukan bicara pemekaran karena pemekaran bukan jawaban dari semua masalah di Papua.
“Pak Mendagri, Pak Presiden, saya mau sampaikan bahwa pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat, itu bukan jawaban terkait persoalan di Papua. Hari ini orang Papua sudah habis, pak bupati mari lihat orang Papua sudah habis dengan perolehan kursi DPRD kota itu, menandakan bahwa pemilihan legislatif 2024, saya mau pastikan bahwa sudah tidak ada orang Papua lagi,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Wonda meminta para bupati di Provinsi Papua untuk tidak lagi mengusulkan pemekaran,“Berhenti. Jika anda punya keinginan maju untuk gubernur, sudah ikut bersaing dengan yang ada hari ini. Tidak perlu bikin pemekaran supaya kita merasa diuntungkan disana, sebab disitu akan terjadi konflik lagi,” ujarnya.
Menurutnya, jika hari ini para bupati di Meepago dan Papua Selatan jalan bersama-sama, namun ketika proses pemilihan, tentu akan bermusuhan lagi.
“Rakyat akan jadi korban dan terjadi konflik lagi. Rakyat Papua mati lagi. Kita semua sudah menari-nari diatas darah dan air mata orang Papua hari ini, berhenti bicara pemekaran,” ujarnya
Wonda menambahkan, mestinya yang harus dibicarakan adalah UU Otsus, karena akan berakhir tahun 2021,“Apa yang harus kita bicara supaya tidak ada konflik ke depan? Itu yang harus kita bicarakan hari ini. Grand desainnya harus kita bicara, bukan pemekaran. Sekali lagi, pemekaran akan menghabiskan orang Papua diatas tanah mereka sendiri,” ujarnya.
Wonda mencontohkan DPRD Merauke, jumlah orang Papua yang menjadi anggota dewan hanya 3 orang saja dari 30 kursi.
Wonda mengaku akan terus bicara dan bicara menolak pemekaran agar wacana pemekaran berhenti karena ia punya analisis ke depan 20-30 tahun ke depan orang Papua tidak akan ada lagi. Pulau Papua hanya tinggal cerita bahwa pernah ada ras melanesia tapi sudah tak ada lagi.“Generasi muda catat semua orang-orang yang mendorong pemekaran bahwa mereka yang pernah membuat malapetaka di tanah ini. Yang harus dibicarakan Otsus berakhir besok 2021. Pemekaran bukan jawaban dari semua. Pak Mendagri, pak Presiden ini bukan solusi,” pungkasnya.(AW/Tim Humas DPRP)
