JAYAPURA, Mantan Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH., MH, yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024 mendatang, mengaku kedepannya akan banyak tantangan yang harus dituntaskan. Bahkan masih ada dua tugas yang mesti diselesaikan pihaknya pada periode berikut.
Yunus Wonda mengungkapkan, tugas pertama adalah bagaimana membuat rakyat aman. Rakyat Papua harus bisa merasa aman, nyaman di atas tanahnya sendiri. Apapun yang dibangun pemerintah, mesti membuat rakyat pemilik tanah ini merasa lebih nyaman.
“Tantangan berikut saat kami pada periode ke depan di DPRP adalah bagaimana membuat orang Papua bisa hidup nyaman dalam beraktivitas. Jadi agenda besar kami adalah itu,” kata Yunus Wonda, disela-sela ibadah pengucapan syukur 5 Tahun dalam kepemimpinannya sebagai Ketua DPR Papua, yang dilaksanakan di kediamannya, Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu (2/11/19).
Bahkan, legislator Papua ini meminta, siapa pun yang ada di tanah ini berikanlah kenyamanan kepada rakyat Papua. Jangan buat mereka hidup dalam ketakutan.
Selain itu agenda lainnya lanjut Yunus Wonda, yakni bagaimana mensukseskan PON XX tahun 2020 mendatang. Untuk itu sebagai Ketua Harian PB PON ini berharap, Pemerintah, DPRP dan rakyat harus bersama-sama mensuskseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Bumi Cendrawasih ini. “Masih banyak pekerjaan yang belum selesai mesti terus dikerjakan. Yang namanya tanggungjawab, pekerjaan tak ada batasnya. Jadi generasi berikutnya juga harus begitu. Sebab membangun tanah Papua adalah tugas kita bersama,” tegas Yunus Wonda. Oleh karena itu kata Yunus Wonda, DPR Papua juga mesti memperjuangkan Raperdasi/Raperdasus yang terhambat di Kemendagri. Ini juga merupakan pekerjaan besar pihaknya. “Namun, Pak Tito sebagai Mendagri kami harap dapat melihat ini. Hak-hak orang asli Papua yang tertahan di Mendagri. Ini ada apa? Kenapa hak-hak untuk OAP harus ditahan?” kata Yunus Wonda.
Menurutnya, kalau memang mau membuat orang Papua hidup di atas tanahnya, itu hal-hal yang harus direspons. Tidak boleh Papua selalu dilihat dari kacamata politik. “Jangan selalu memandang Papua itu dari sisi politik. Presiden Jokowi hari ini melihat bagaimana ia bisa membangun Papua dari berbagai aspek. Jadi kami harap semua kementerian juga sama,” harapnya.
Apalagi ungkap Yunus Wonda, masih ada beberapa Perdasus yang terkait hak-hak orang Papua ditahan. Bahkan ada yang sudah tertahan bertaun-tahun. Oleh karena itu, Yunus Wonda menegaskan, Mendagri juga harus bisa melihat ini dan mengundang kami bersama-sama membahasnya jika ada poin-poin dalam Raperdasus itu yang dinilai tidak sejalan dengan aturan lain.
“Kenapa mesti di tahan. Apa yang salah di dalamnya. Kalau ada yang salah atau keliru panggil kami, kami yang membuat Raperdasus itu dan kami juga yang bisa menafsirkannya,” katanya. (HUMAS DPRP)
