DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • Program Kerja
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • BAPEMPERDA
      • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
      • RAPERDASI
      • RAPERDASUS
      • PERDASI
      • PERDASUS
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Perpustakaan
    • PPID
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • Program Kerja
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • BAPEMPERDA
      • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
      • RAPERDASI
      • RAPERDASUS
      • PERDASI
      • PERDASUS
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Perpustakaan
    • PPID
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
No Result
View All Result
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

DPRP : Silahkan Evaluasi Dana Otsus,Tapi Raperdasi/Raperdasus yang tertahan di Kemendagri juga perlu dibicarakan.

humasdprp by humasdprp
30 Oktober 2019
in Berita Dewan
0
Baiknya Fokus Bangun Daerah,  Pemekaran hal kedua

Jayapura – Rencana Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagaimana pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendapat respon dari DPR Papua. Selain mempersilahkan Kemendagri melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana Otsus, DPRP juga meminta Kemendagri melakukan evaluasi terhadap komitmen melaksanakan UU Otsus di Papua, pasalnya meski Pemprov Papua, DPRP dan MRP telah berupaya maksimal untuk memproteksi hak – hak Orang Asli Papua sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Otsus melalui berbagai regulasi daerah yakni Rancangan Perdasi dan Rancangan Perdasus namun selalu tertahan bahkan ditolak/dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahapan konsultasi dan klarifikasi.

Ketua DPR Papua Dr. Yunus Wonda, SH., MH mengatakan bahwa akan lebih baik lagi kalau dana Otsus dievaluasi, apalagi wacana evaluasi oleh Kemendagri bukan baru kali ini saja,“Silakan saja kalau mau evaluasi dana Otsus. Dana Otsus itu kalau di provinsi sudah jelas semua peruntukannya. Jadi itu bukan masalah,” kata Wonda kepada Humas DPRP, Selasa (29/10/2019).

Dikatakan Wonda bahwa evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana Otsus ditingkat Pemerintah Provinsi Papua selalu dilakukan dan DPR Papua juga tahu seperti apa hasilnya mengingat penggunannya sudah sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),“Dana Otsus ini selama ini juga dievaluasi kok. Saya pikir tidak masalah kalau mau evaluasi,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Wonda, selain evaluasi dana mestinya yang menjadi perhatian serius Mendagri kini adalah sejauhmana komitmen pemerintah pusat melalui Kemendagri melaksanakan UU Otsus di Papua, pasalnya meski Pemprov Papua, DPRP dan MRP telah berupaya melakukan upaya pemberdayaan dan proteksi terhadap pemenuhan hak – hak dasar orang asli Papua melalui penetapan berbagai regulasi daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) namun pada tahapan konsultasi dan klarifikasi di Kemendagri terkadang draft Raperdasi/Raperdasus itu selalu tertahan bahkan ditunda/dibatalkan oleh Kemendagri. Misalnya pada tahun 2016, Raperdasus Partai Politik Lokal, Raperdasus Rekruitmen Politik, Raperdsus OAP dan pada tahun 2018 ada sejumlah Raperdasi/Raperdasus yang hingga kini belum ada kabarnya, seperti Raperdasi Perlindungan Nelayan Papua, Raperdasi Pengendalian Penduduk di Papua dan lainnya,” Ini yang mestinya dibicarakan dan Mendagri mesti serius menyelesaikannya. Kalau pemanfaatan dana Otsus, dana Otsus sudah jelas, Juknis Juklaknya jelas. Pemeriksaan juga jelas,” ucapnya.

Disinggung soal, usulan Otsus Plus yang beberapa tahun lalu diupayakan Pemprov Papua, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua atau MRP menurut Wonda, pihak di Papua kini tidak terlalu memikirkannya. Kalaupun akan didorong kembali, draft rancangan Undang – Undang atau RUU Otsus Plus yang kini ada di pemerintah pusat mesti dikembalikan dulu ke Papua, karena sudah beberapa kali diubah,” Kalau mau lanjutkan itu (RUU Otsus Plus) kembali lagi bicara dengan orang Papua. Dalam pasal 75 UU 21 tahun 2001 kan jelas, perubahan Otsus dilakukan melaluai MRP dan DPRP. Tidak ada kewenangan Mendagri atau Presiden di situ. Itu kalau kita mau konsisten dengan UU 21. Kalau mau langgar, silakan saja bikin,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)

Previous Post

DPRP Umumkan Hasil Fit and Proper test Calon Anggota KIP dan KPID.

Next Post

Komisi I : Kinerja Legislasi DPRP, Kedepan Perlu di Tingkatkan.

Next Post
paripurna Laporan Komisi/apbd 2020. 1

Komisi I : Kinerja Legislasi DPRP, Kedepan Perlu di Tingkatkan.

Berita Terkini

  • Komisi I DPRP Gelar Raker bersama OPD Teknis dan Masyarakat Adat Sentani, Bahas Persoalan Sengketa Tanah Bandara Sentani. 7 April 2022
  • Pemerintah dan DPR RI Diminta Tidak Abaikan Aspirasi Penolakan Pemekaran dari Rakyat Papua. 7 April 2022
  • Baleg DPR RI Diminta Berikan Ruang Terhadap Aspirasi Penolakan Pemekaran DOB dari Rakyat Papua. 7 April 2022
  • Komisi IV DPR Papua Minta Pemprov Papua serius pembayaran keuntungan bersih PT.Freeport sebesar 6 persen. 7 April 2022
  • Komisi III DPRP Minta Pemprov Papua perhatikan UPTD BLKI Papua. 6 April 2022

Photo Gallery Slideshow

No Images found.

No Telp Penting

  • Polres Jayapura Kota (0967) 534161
  • Brimob Polda Papua (0967) 581259
  • Polsek Jayapura Utara (0967) 541862
  • Polsek Jayapura Selatan (0967) 534125
  • Polsek KP3 Laut (0967) 533934
  • Polsek Abe (0967) 581110
  • Polsek Muara Tami 082399158888
  • Polres Jayapura / Sentani (0967) 595110
  • Pemadam Kebakaran (0967) 531113
  • Kantor Basarnas (0967) 591093

Alamat Gedung DPR Papua

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 2
Jayapura – Papua
Telp. (0967) 533691 – 533580 -523854
Fax (0967)531922
PO. Box.18

© 2019 Humas DPRP

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • Program Kerja
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • BAPEMPERDA
      • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
      • RAPERDASI
      • RAPERDASUS
      • PERDASI
      • PERDASUS
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Perpustakaan
    • PPID
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO

© 2019 dpr-papua.go.id