DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • Program Kerja
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • BAPEMPERDA
      • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
      • RAPERDASI
      • RAPERDASUS
      • PERDASI
      • PERDASUS
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Perpustakaan
    • PPID
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • Program Kerja
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • BAPEMPERDA
      • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
      • RAPERDASI
      • RAPERDASUS
      • PERDASI
      • PERDASUS
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Perpustakaan
    • PPID
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
No Result
View All Result
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

Poksus DPRP Minta BBPJN Wilayah XVIII Berpihak Kepada Pengusaha OAP.

humasdprp by humasdprp
19 Januari 2022
in Berita Dewan
0
Poksus DPRP Minta BBPJN Wilayah XVIII Berpihak Kepada Pengusaha OAP.

Ketua Poksus DPRP Jhon NR Gobay foto bersama para kontraktor OAP dari Nabire dengan Kepala BP2JK Dr. H Hamdi, ST.MT, Selasa, (18/02/2022)

Jayapura, dpr-papua.go.id – Ketua Poksus DPR Papua Jhon NR Gobay meminta Balai Besra Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XVIII Papua untuk dapat memberikan perhatian dan keberpihakan kepada Pengusaha Orang Asli Papua (OAP),” “Saya minta BBPJN Wilayah XVIII Papua memberikan perhatian dan keberpihakan nyata kepada seluruh Pengusaha OAP di Tanah Papua tanpa terkecuali, sehingga kasus pemalangan kantor Satker BBPJN di Nabire tidak terulang lagi. Saya pikir itu solusi dari aksi mereka, meskipun mereka (baca : Pengusaha) tetap harus mengikuti proses dan tahapan lelang dengan menyiapkan semua dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Intinya harus ada keberpihakan kepada pengusahan OAP sebagai wujud dari perlindungan dan pemberdayaan kepada hak dasar orang asli Papua,” Tegas Gobai usai memfasilitasi pertemuan antara Pengusaha OAP Nabire dengan Kepala BBPJN Wilayah XVIII Edu Sasarari,ST., M.MT dan Kepala BP2JK Dr.H.Hamdi, ST.,MT serta sejumlah pegawai di lingkungan Balai BP2JK dan  PPK Nabire di kantor BP2JK Kotaraja, Kota Jayapura, Selasa, (18/01/2022)

Dikatakan Gobay bahwa dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Pengusaha Kontraktor OAP di Nabire ini mengharapkan agar BP2JK menghormati penjabaran Pasal 62 ayat 2 UU Nomor  21 tahun 2001 yang menyatakan Orang Asli Papua (OAP) berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan Pendidikan dan keahliannya. Selain itu, sesuai pengaturan dalam Perdasi Papua No 17 tahun 2008 tentang Jasa Konstruksi yang telah diperkuat dengan Perpres 17 tahun 2019 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, “ Mereka berharap dalam proses lelang kegiatan BP2JK harus netral dan tetap mengacu pada aturan yang ada, khusus untuk Papua, lantaran ada amanat Perpres 17 tahun 2019.Selain itu, kami minta agar jangan ada istilah ‘Sistem Pengusaha Langganan’ atau ‘Rekanan Abadi’ dalam proses lelang itu,” Bebernya.Sebab,lanjut Gobai, praktek – praktek Pengusaha ataau Rekenan Abadi itulah yang membuat pengusaha atau kontraktor OAP sulit menerobos untuk usaha di bidang pengadan barang dan jasa konstruksi, meskipun pengusaha Papua telah ikut serta dalam tender-tender elektronik pengadaan dan jasa konstruksi yang berkualifikasi menengah, bahkan tetap digugurkan oleh Pokja,”Hal ini juga terjadi di proyek – proyek APBD yang terlihat terdapat kontraktor langganan, bahkan ‘keluarga’ lebih mendapat prioritas dalam lelang proyek itu.Seharusnya ini menjadi perhatian kita semua untuk kebijakan proteksi dan juga memerlukan kesadaran pengusaha pengusaha besar di Papua. Untuk itu, harus ada kebijakan bagi pengusaha OAP,”Pintanya

Pengusaha OAP ketika melakukan aksi demo damai dan pemalangan Kantor Satker BBPJN Wilayah VII Nabire beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Gobay bahwa pihaknya akan mendorong proses revisi Perdasi tentang Jasa Konstruksi dengan memperhatikan Perpres No 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua serta kebutuhan hukum masyarakat guna mengakomodir aspirasi pengusaha Papua guna mewujudkan keberpihakan bagi Pengusaha OAP di Papua,“Kita akan mendorong proses revisi Perdasi tentang Jasa Konstruksi.kami akan gelar diskusi dengan berbagai pihak di Papua termasuk pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Papua dan Balai Wilayah Sungai Papua guna mendapat masukan,”Tutupnya (Anderson/Tim Humas DPRP)

Previous Post

Pempus Diminta Tidak Mengulangi Kesalahan yang sama seperti Pembagian Dana Otsus.

Next Post

Poksus DPR Papua Minta Kemendikbud RI Dukung Revitalisasi Taman Budaya Papua.

Next Post
Poksus DPR Papua Minta Kemendikbud RI Dukung Revitalisasi Taman Budaya Papua.

Poksus DPR Papua Minta Kemendikbud RI Dukung Revitalisasi Taman Budaya Papua.

Berita Terkini

  • Komisi I DPRP Gelar Raker bersama OPD Teknis dan Masyarakat Adat Sentani, Bahas Persoalan Sengketa Tanah Bandara Sentani. 7 April 2022
  • Pemerintah dan DPR RI Diminta Tidak Abaikan Aspirasi Penolakan Pemekaran dari Rakyat Papua. 7 April 2022
  • Baleg DPR RI Diminta Berikan Ruang Terhadap Aspirasi Penolakan Pemekaran DOB dari Rakyat Papua. 7 April 2022
  • Komisi IV DPR Papua Minta Pemprov Papua serius pembayaran keuntungan bersih PT.Freeport sebesar 6 persen. 7 April 2022
  • Komisi III DPRP Minta Pemprov Papua perhatikan UPTD BLKI Papua. 6 April 2022

Photo Gallery Slideshow

No Images found.

No Telp Penting

  • Polres Jayapura Kota (0967) 534161
  • Brimob Polda Papua (0967) 581259
  • Polsek Jayapura Utara (0967) 541862
  • Polsek Jayapura Selatan (0967) 534125
  • Polsek KP3 Laut (0967) 533934
  • Polsek Abe (0967) 581110
  • Polsek Muara Tami 082399158888
  • Polres Jayapura / Sentani (0967) 595110
  • Pemadam Kebakaran (0967) 531113
  • Kantor Basarnas (0967) 591093

Alamat Gedung DPR Papua

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 2
Jayapura – Papua
Telp. (0967) 533691 – 533580 -523854
Fax (0967)531922
PO. Box.18

© 2019 Humas DPRP

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • Program Kerja
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • BAPEMPERDA
      • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
      • RAPERDASI
      • RAPERDASUS
      • PERDASI
      • PERDASUS
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Perpustakaan
    • PPID
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO

© 2019 dpr-papua.go.id